UPR Soroti Kesenjangan Kampus Luar Jawa

JAKARTA, TOVMEDIA.CO.ID – Universitas Palangka Raya (UPR) menyoroti masih lebarnya kesenjangan pembangunan antara perguruan tinggi di Pulau Jawa dan luar Jawa. Isu tersebut disampaikan dalam Sarasehan Kebangsaan bertema Strategi Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Indonesia di Jakarta pada 26–28 Juni 2026.

Rektor UPR, Prof Dr Ir Salampak, MS, IPU, mengatakan, pemerataan pembangunan pendidikan tinggi menjadi syarat penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, perguruan tinggi di daerah masih menghadapi berbagai keterbatasan yang memengaruhi daya saing.

“Keberhasilan mewujudkan Indonesia Emas 2045 membutuhkan kebijakan yang mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antara perguruan tinggi negeri di Pulau Jawa dan perguruan tinggi negeri di luar Jawa,” ujarnya.

Salampak menjelaskan, sejumlah tantangan perguruan tinggi di daerah meliputi keterbatasan jumlah dan kualitas dosen, minimnya infrastruktur riset dan laboratorium, fasilitas pembelajaran berbasis teknologi yang belum merata, hingga dukungan pendanaan yang masih terbatas.

Karena itu, UPR mengusulkan agar pemerintah menerapkan kebijakan afirmatif yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh perguruan tinggi dalam meningkatkan mutu pendidikan, riset, dan inovasi.

Selanjutnya, Salampak mendorong penguatan skema pendanaan yang lebih berkeadilan, percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan dan riset di daerah, peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan, penyempurnaan sistem akreditasi yang lebih adaptif, serta pengembangan pusat-pusat unggulan sesuai potensi masing-masing wilayah.

Menurut Salampak, penguatan perguruan tinggi di luar Pulau Jawa merupakan investasi strategis bagi pembangunan nasional. Kampus di daerah tidak hanya mencetak sumber daya manusia unggul, tetapi juga berperan mengembangkan ilmu pengetahuan berbasis potensi lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

Pandangan tersebut disampaikan UPR melalui gagasan bertajuk “Mewujudkan Keadilan Pembangunan Pendidikan Tinggi untuk Indonesia Emas 2045” dalam forum yang dihadiri pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia.

Delegasi UPR dipimpin langsung oleh Rektor bersama jajaran wakil rektor, dekan, wakil dekan, dan guru besar. Selain memperluas jejaring kolaborasi, keikutsertaan UPR dalam sarasehan itu juga menjadi kesempatan menyerap berbagai kebijakan strategis yang akan menjadi arah pengembangan pendidikan tinggi nasional.

Melalui forum tersebut, UPR berharap pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan pendidikan tinggi di daerah sehingga kualitas dan daya saing perguruan tinggi di seluruh Indonesia dapat berkembang secara lebih merata.

Editor: Frans Dodie*