Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Palangka Raya, Yudhi Karlianto Manan, menyampaikan pemandangan umum Fraksi PKB dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Senin (5/10/2026).
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Palangka Raya meminta Pemerintah Kota melakukan evaluasi menyeluruh terhadap rendahnya realisasi sejumlah program dan kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, Yudhi Karlianto Manan, dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Palangka Raya, Senin (5/10/2026).
Fraksi PKB mencatat, hingga 31 Agustus 2026 realisasi pendapatan daerah mencapai sekitar Rp672,7 miliar atau 56,19 persen dari target lebih dari Rp1,19 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri dari PAD sekitar Rp240,4 miliar atau 66,90 persen dari target serta pendapatan transfer sekitar Rp432,2 miliar atau 51,60 persen.
Sementara realisasi belanja daerah baru mencapai sekitar Rp570,1 miliar atau 46,46 persen dari plafon lebih dari Rp1,22 triliun.
Fraksi PKB menilai data tersebut belum dapat menjadi gambaran final karena masih sampai 31 Agustus 2026. Namun, rendahnya realisasi pada sejumlah pos, khususnya belanja modal, perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi penumpukan kegiatan pada akhir tahun anggaran.
Pemerintah Kota diminta mengevaluasi penyebab rendahnya realisasi, termasuk kemungkinan persoalan perencanaan, proses pengadaan, kesiapan dokumen, kemampuan pelaksana maupun koordinasi antarperangkat daerah.
Fraksi PKB menekankan bahwa pengalaman tersebut harus menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD 2027.
Selain persoalan serapan, Fraksi PKB meminta APBD 2027 semakin diarahkan kepada kebutuhan masyarakat.
Menurut Fraksi PKB, anggaran daerah harus memperkuat kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan yang mudah dan terjangkau, pemberdayaan UMKM dan ekonomi kerakyatan, penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur dasar, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan, kualitas lingkungan dan kebersihan kota serta pelayanan publik.
Fraksi PKB juga menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer melalui penguatan ekonomi daerah.
Kemandirian fiskal, menurut Fraksi PKB, tidak boleh dibangun hanya melalui peningkatan pungutan, tetapi melalui perluasan basis ekonomi daerah, pengembangan potensi usaha, optimalisasi aset, peningkatan investasi, penguatan UMKM serta perbaikan sistem pajak dan retribusi.
Di sisi lain, Fraksi PKB menyoroti rencana penyertaan modal daerah sekitar Rp17,9 miliar, yang meningkat 210,89 persen dibandingkan pagu murni 2026.
Pemerintah Kota diminta memberikan penjelasan mengenai badan usaha penerima, tujuan penyertaan modal, proyeksi manfaat ekonomi, kontribusi terhadap PAD, kondisi kesehatan badan usaha, mekanisme pengawasan serta indikator keberhasilan.
Fraksi PKB berpandangan penyertaan modal bukan sekadar pengeluaran investasi, tetapi harus menghasilkan manfaat ekonomi dan pelayanan yang jelas bagi masyarakat.
Fraksi PKB juga meminta setiap perangkat daerah menyusun indikator kinerja terukur, target output dan outcome yang jelas, memperkuat transparansi serta pengawasan internal, dan menghindari kegiatan yang bersifat seremonial serta kurang memberikan manfaat.
“APBD tidak hanya berhasil dari sisi administrasi dan penyerapan anggaran, tetapi juga harus berhasil dari sisi manfaat, pemerataan, kualitas pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegas Fraksi PKB.
Fraksi PKB berharap pembahasan RAPBD 2027 berlangsung terbuka, sehat, produktif dan bertanggung jawab sehingga menghasilkan APBD yang sehat secara fiskal, tepat sasaran, transparan, akuntabel, berkeadilan dan benar-benar berpihak kepada masyarakat.
Penulis : Eka
Editor : Frans Dodie
