Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Palangka Raya, Yudhi Karlianto Manan, menyampaikan pemandangan umum Fraksi PKB dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Senin (5/10/2026).
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Palangka Raya menyoroti peningkatan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal dalam Rancangan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2027.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, Yudhi Karlianto Manan, dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Palangka Raya, Senin (5/10/2026).
Fraksi PKB mencatat pendapatan daerah dalam RAPBD 2027 direncanakan mencapai lebih dari Rp1,4 triliun, meningkat sekitar 17,29 persen dibandingkan pagu murni 2026.
PAD ditargetkan sekitar Rp509,4 miliar, meningkat 41,73 persen, sedangkan pendapatan transfer ditargetkan sekitar Rp888,5 miliar atau meningkat 6,09 persen.
Fraksi PKB mengapresiasi upaya Pemerintah Kota meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Namun, kenaikan target PAD sebesar 41,73 persen dinilai perlu didukung basis data yang valid, potensi penerimaan terukur serta strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang realistis.
Fraksi PKB menegaskan peningkatan PAD jangan sampai diterjemahkan sebagai peningkatan beban masyarakat.
Karena itu, optimalisasi PAD diminta dilakukan tanpa membebani masyarakat berpenghasilan rendah, disertai penguatan digitalisasi dan transparansi pemungutan pajak serta retribusi, perbaikan pendataan wajib pajak dan objek pajak, pengelolaan aset daerah yang produktif, serta pencegahan kebocoran penerimaan.
Selain PAD, Fraksi PKB menyoroti target lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp6,2 miliar, meningkat signifikan dibandingkan pagu murni 2026 yang hanya sekitar Rp226,8 juta.
Pemerintah Kota diminta memberikan penjelasan mengenai sumber, dasar perhitungan dan kepastian penerimaan tersebut agar target yang ditetapkan benar-benar realistis.
Sementara dari sisi belanja, RAPBD 2027 mengalokasikan belanja daerah lebih dari Rp1,4 triliun, meningkat sekitar Rp194,8 miliar atau 15,88 persen dibandingkan pagu murni 2026.
Belanja operasi direncanakan sekitar Rp1,08 triliun, belanja modal sekitar Rp331,4 miliar atau meningkat 68,75 persen, dan belanja tidak terduga sekitar Rp6,7 miliar.
Fraksi PKB memberikan perhatian positif terhadap peningkatan belanja modal. Namun, kenaikan anggaran tersebut harus diikuti peningkatan kualitas hasil pembangunan, bukan sekadar peningkatan volume anggaran.
Belanja modal diminta diarahkan pada kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti peningkatan kualitas jalan, drainase dan pengendalian banjir, fasilitas pendidikan dan kesehatan, air bersih dan sanitasi, infrastruktur lingkungan, fasilitas pelayanan publik serta infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Fraksi PKB juga meminta Pemerintah Kota mengevaluasi rendahnya realisasi sejumlah belanja modal pada APBD 2026.
Hingga 31 Agustus 2026, realisasi belanja modal peralatan dan mesin baru sekitar 20,08 persen, gedung dan bangunan sekitar 33,02 persen, serta jalan, jaringan dan irigasi sekitar 37,35 persen.
“Kegiatan yang telah masuk APBD harus benar-benar siap dilaksanakan dan memiliki target waktu yang jelas,” tegas Fraksi PKB.
Fraksi PKB menilai peningkatan APBD harus dibarengi peningkatan kualitas tata kelola. Setiap program prioritas harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas agar anggaran tidak hanya besar secara nominal, tetapi juga tinggi dari sisi manfaat dan kualitas pelaksanaan.
Fraksi PKB menegaskan APBD harus menjawab pertanyaan sederhana, yakni apa manfaatnya bagi rakyat dan seberapa besar manfaat tersebut dapat diukur serta dipertanggungjawabkan.
Penulis : Eka
Editor : Frans Dodie
