Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sri Ani Rintuh, bersama anggota DPRD menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya untuk mengevaluasi dampak karhutla terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan, Kamis (22/10/2026).
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan menjadi perhatian Komisi III DPRD Kota Palangka Raya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Pemerintah Kota Palangka Raya, Kamis (22/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Palangka Raya, Jalan Ir. Soekarno, kawasan Lingkar Dalam, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kota Palangka Raya, tersebut digelar untuk menindaklanjuti hasil kunjungan lapangan sekaligus membahas langkah penanganan yang diperlukan.
Pertemuan dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sri Ani Rintuh, serta dihadiri anggota DPRD, di antaranya Arif M. Norkim dan Jati Asmoro. Komisi III juga menghadirkan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya untuk memberikan penjelasan sesuai bidang masing-masing.
Sri Ani Rintuh mengatakan, RDP tersebut menjadi bagian dari upaya DPRD memastikan berbagai persoalan yang ditemukan di lapangan mendapat perhatian dan tindak lanjut dari perangkat daerah terkait.
Menurutnya, koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah diperlukan agar hasil kunjungan lapangan tidak berhenti pada temuan semata, tetapi menjadi bahan evaluasi dalam menentukan langkah penanganan sesuai kebutuhan masyarakat.
Pembahasan turut menyoroti pentingnya peran sektor kesehatan dan pendidikan di tengah kondisi karhutla yang masih menjadi tantangan bagi masyarakat. Kedua sektor tersebut berkaitan langsung dengan pemenuhan pelayanan dasar, sehingga perlu mendapat perhatian dalam situasi yang berpotensi mengganggu aktivitas warga.
Melalui forum tersebut, Komisi III meminta penjelasan mengenai kondisi di lapangan serta langkah yang telah dan akan dilakukan oleh dinas terkait. Hal ini sekaligus menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Sri berharap hasil pembahasan bersama pemerintah kota dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah. Dengan demikian, persoalan yang berkaitan dengan dampak karhutla terhadap kesehatan dan pendidikan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kebutuhan masyarakat.
RDP tersebut diharapkan mendorong langkah penanganan yang lebih terarah, terutama dalam menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat Kota Palangka Raya selama menghadapi karhutla.
Penulis : Eka
Editor : Frans Dodie
