Presiden Prabowo Subianto
JAKARTA, TOVMEDIA.CO.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan efisiensi menjadi prioritas pemerintah dalam membenahi badan usaha milik negara (BUMN). Langkah ini dilakukan melalui konsolidasi dan penutupan perusahaan yang tidak produktif agar pengelolaan aset negara lebih optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Prabowo mengungkapkan, pemerintah telah melakukan penataan terhadap sejumlah perusahaan negara. Hingga Rabu malam (21/10/2026), jumlah BUMN yang telah dikonsolidasikan dan ditutup mencapai sekitar 364 perusahaan.
Pemerintah menargetkan penutupan hingga 700 perusahaan sampai Desember 2026. Penertiban menyasar perusahaan yang tidak efisien, terus mengalami kerugian, serta terbukti melakukan pelanggaran dalam penyusunan laporan keuangan.
“Yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini buat laporan keuangan palsu, kita tutup. Konsentrasi kepada BUMN yang menghasilkan untuk rakyat,” ujar Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Menurut Prabowo, pembenahan BUMN merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola perekonomian nasional sesuai amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Ia mengakui, perubahan tersebut membutuhkan proses, konsistensi, dan keberanian dalam mengambil keputusan.
Presiden juga menyampaikan bahwa efisiensi mulai menunjukkan hasil pada sejumlah perusahaan negara. Beberapa BUMN yang sebelumnya kesulitan menghasilkan keuntungan kini mampu mencatatkan laba, dengan peningkatan keuntungan yang disebut mencapai 200 persen, 300 persen, bahkan 900 persen.
“Tapi kita sudah buktikan dalam dua tahun kita bekerja, sudah kita buktikan. BUMN-BUMN yang rugi terus, kita tutup. Yang tadinya tidak bisa untung, sekarang sudah untung,” ungkapnya.
Selain membenahi perusahaan negara, Prabowo menekankan pentingnya ketegasan terhadap perusahaan pemegang konsesi yang berulang kali melanggar aturan, khususnya terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta pemerintah mengevaluasi izin usaha dan tidak ragu mencabutnya apabila pelanggaran terbukti berulang.
Prabowo juga mendorong pemerintah daerah dan perguruan tinggi menyiapkan generasi muda yang kompeten untuk mengelola perkebunan serta sumber daya alam Indonesia. Menurutnya, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi langkah penting agar pengelolaan kekayaan nasional semakin efektif dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Editor : Frans Dodie
