Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Sugiyarto.
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – DPRD Kalimantan Tengah meminta pemerintah memberikan perhatian serius terhadap nasib guru tidak tetap (GTT) yang selama ini menopang kegiatan belajar mengajar di sejumlah sekolah.
Ketua Komisi III DPRD Kalteng, Sugiyarto, mendorong agar GTT yang telah lama mengabdi mendapatkan kesempatan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurutnya, keberadaan GTT masih sangat dibutuhkan karena belum semua sekolah memiliki jumlah tenaga pendidik yang memadai. Guru honorer bahkan masih menjadi bagian penting dalam menjaga proses pembelajaran tetap berjalan.
Sugiyarto menilai pemerintah perlu menyiapkan langkah konkret sebelum kebijakan penghentian pengangkatan tenaga non-ASN pada 2027 diberlakukan. Kepastian status bagi GTT dinilai penting agar mereka tidak kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba.
“Kalau saya, lebih baik GTT itu dipermanenkan. Karena sekarang guru-guru tidak tetap itu membebani sekolah-sekolah. APBD hanya sebagai penunjang,” ujar Sugiyarto, Selasa (21/7/2026).
Ia menjelaskan, selama ini sebagian GTT mendapatkan honor melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun dukungan dari komite sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kebutuhan tenaga pendidik yang belum sepenuhnya tertutupi melalui formasi ASN.
Sugiyarto mengingatkan pemerintah agar tidak menunggu hingga 2027 untuk mencari solusi. Jika status GTT tidak segera ditangani, sejumlah sekolah dikhawatirkan mengalami kekurangan guru yang dapat berdampak terhadap kualitas pendidikan.
“Kalau untuk tahun 2026 masih aman. Tapi tahun 2027 itu harus diperjuangkan. Jangan sampai mereka diberhentikan. GTT itu masih banyak. Mereka berharap statusnya bisa dinaikkan menjadi PPPK,” katanya.
Editor : Frans Dodie
