Bupati Kapuas Perkuat Sinkronisasi Data Daerah dengan BPS

KUALA KAPUAS, TOVMEDIA.CO.ID – Pemkab Kapuas menggelar rapat koordinasi untuk menyinkronkan data sektoral daerah dengan BPS. Kegiatan tersebut sekaligus menyelaraskan kebijakan daerah dengan Program Strategis Nasional (Pro-SN), Senin (11/5/2026).

Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno, memimpin langsung rapat tersebut. Dalam arahannya, ia meminta seluruh OPD memperkuat koordinasi dengan BPS agar pemerintah daerah memiliki data yang akurat dan terintegrasi.

“Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri tanpa sinergi dengan BPS. Karena itu, kita harus membangun komunikasi agar bisa saling melengkapi,” kata Wiyatno.

Wiyatno menegaskan, pemerintah daerah harus membangun sistem administrasi dan pelaporan data yang baik agar setiap program pembangunan menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga meminta OPD menghilangkan ego sektoral dalam pengelolaan data daerah.

“Kalau kerja di lapangan sudah baik, administrasi datanya juga harus baik. Jangan ada lagi ego sektoral, karena OPD dan BPS harus saling mendukung,” tegasnya.

Menurut Wiyatno, data sektoral yang akurat sangat menentukan penilaian sejumlah indikator strategis daerah, seperti penanganan stunting, pengendalian inflasi, dan tingkat pengangguran. Ia mengingatkan seluruh OPD agar menyelaraskan kondisi riil di lapangan dengan data statistik yang dilaporkan.

“Jangan sampai pemerintah sudah bekerja keras, tetapi hasilnya tidak terlihat karena data yang dilaporkan tidak sinkron,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kapuas, Dodo, turut menyoroti pengendalian inflasi daerah. Ia meminta pemerintah daerah memperkuat ketahanan pangan untuk menjaga stabilitas harga komoditas strategis, terutama cabai yang sering memicu inflasi.

Menurut Dodo, pemerintah daerah harus menggunakan data lapangan yang akurat sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pengendalian harga.

Di tempat yang sama, Plt Kepala BPS Provinsi Kalteng, Maria Wahyu Utami, menyambut positif komitmen Pemkab Kapuas dalam memperkuat tata kelola data daerah.

Maria menjelaskan, BPS menjalankan metodologi survei dan proses verifikasi untuk menjaga validitas data statistik. Ia juga menegaskan kesiapan BPS mendampingi pemerintah daerah dalam mengintegrasikan data sektoral sesuai standar nasional.

Editor: Frans Dodie*