. Kegiatan penguatan pasokan dan distribusi beras melalui skema Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) di Kalimantan Tengah, Selasa (13/10/2026).
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat upaya pengendalian inflasi dengan mendatangkan 150 ton beras premium dari Makassar, Sulawesi Selatan, melalui skema Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP).
Program ini bertujuan memperkuat pasokan beras, menjaga keterjangkauan harga, serta melindungi daya beli masyarakat di tengah tekanan inflasi komoditas pangan.
Kegiatan Penguatan Pasokan dan Distribusi Beras tersebut berlangsung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Selasa (13/10/2026).
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Anang Dirjo, saat membacakan sambutan tertulis Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, menegaskan bahwa pengadaan beras dari luar daerah merupakan langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan.
“Pengadaan ini bukan sekadar aktivitas perdagangan biasa, melainkan intervensi strategis untuk memperkuat pasokan dan menjaga stabilitas harga pangan,” demikian penegasan Edy Pratowo dalam sambutan tertulisnya.
Ia meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama seluruh pihak terkait mengawal distribusi beras agar berjalan lancar dan tepat sasaran, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansah Andrias, menjelaskan bahwa program FDP merupakan langkah konkret untuk merespons tekanan inflasi, khususnya yang dipicu oleh harga beras.
Menurutnya, Bank Indonesia mengambil peran dengan memfasilitasi biaya angkut dari daerah produsen agar biaya distribusi dapat ditekan dan harga jual beras di daerah tujuan lebih terjangkau.
“Strategi utamanya adalah memasok dari daerah penghasil,” jelas Yuliansah dalam sambutannya.
Ia menambahkan, keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan menjadi perhatian penting mengingat kondisi geografis Kalimantan Tengah yang luas serta jarak antardaerah yang relatif jauh. Situasi tersebut membuat distribusi pangan membutuhkan perencanaan dan dukungan biaya transportasi yang memadai.
Melalui skema FDP, harga jual beras di daerah tujuan diupayakan berada di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga masyarakat diharapkan dapat memperoleh beras dengan harga yang lebih terjangkau.
Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kantor Wilayah Kalimantan Tengah, Erwin Budiana, menyampaikan bahwa sebanyak 150 ton beras premium tersebut dialokasikan untuk tiga wilayah utama pencatatan Indeks Harga Konsumen (IHK).
Kota Palangka Raya mendapat alokasi 75 ton, Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 50 ton, dan Kabupaten Kapuas sebanyak 25 ton.
Pengadaan dari Makassar dilakukan untuk memperkuat ketersediaan beras premium di Kalimantan Tengah, mengingat infrastruktur produksi beras premium di daerah masih terbatas.
Sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Perum BULOG, dan TPID diharapkan dapat memperlancar distribusi pangan, menjaga stabilitas harga beras, serta memperkuat ketahanan pangan dan daya beli masyarakat di Kalimantan Tengah.
Penulis : Eka
Editor : Frans Dodie
