Asisten II Setda Provinsi Kalteng Anang Dirjo mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual di Kantor Gubernur Kalteng, Senin (20/7/2026).
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat langkah pengendalian inflasi melalui sinergi dengan pemerintah pusat. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah terhadap Program 3 Juta Rumah bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin (20/7/2026).
Dalam rapat tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Anang Dirjo. Hadir pula unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kalteng, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI Tomsi Tohir dan diikuti Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Ateng Hartono, perwakilan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
Deputi BPS Ateng Hartono memaparkan perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH) hingga minggu ketiga Juli 2026. Berdasarkan data historis, bulan Juli umumnya mengalami inflasi yang didorong kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Hingga 17 Juli 2026, hanya empat provinsi yang mengalami kenaikan IPH, yakni Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Sementara itu, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH turun menjadi 69 daerah dibandingkan 78 daerah pada pekan sebelumnya.
BPS juga menyoroti sejumlah komoditas yang masih perlu mendapat perhatian, seperti beras, bawang putih, dan minyak goreng. Harga beras medium tercatat mengalami kenaikan selama empat bulan berturut-turut, sedangkan rata-rata harga bawang putih mencapai sekitar Rp42.560 per kilogram atau sekitar 12 persen di atas Harga Acuan Penjualan (HAP). Sebaliknya, harga cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras mulai menunjukkan tren penurunan secara nasional meski di beberapa wilayah masih berada di atas harga acuan.
Sementara itu, Kementerian Pertanian memaparkan strategi menghadapi musim kemarau dan potensi dampak El Nino melalui pemetaan wilayah rawan kekeringan, penguatan pendampingan penyuluh pertanian, perbaikan infrastruktur irigasi, serta penguatan cadangan beras nasional yang kini mencapai sekitar 5,24 juta ton. Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan pengendalian organisme pengganggu tanaman serta memperkuat kerja sama antardaerah guna menjaga pasokan komoditas strategis.
Di sisi lain, Kementerian Perdagangan melaporkan harga bawang putih nasional per 17 Juli 2026 berada pada kisaran Rp38.858 per kilogram atau naik sekitar 0,6 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan harga masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Timur sehingga pemerintah terus memperkuat distribusi melalui penambahan pelabuhan masuk impor.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir meminta agar realisasi impor bawang putih segera dipercepat sehingga kuota yang telah diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal demi menjaga ketersediaan pasokan di pasar.
Dalam kesempatan yang sama, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan harga di tingkat produsen maupun konsumen. Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) juga diminta lebih difokuskan pada daerah yang mengalami lonjakan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) agar upaya stabilisasi pangan berjalan lebih efektif.
Usai mengikuti rapat, Asisten II Setda Provinsi Kalimantan Tengah Anang Dirjo menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan terus memperkuat koordinasi bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di daerah.
Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi, dan melindungi daya beli masyarakat,” tegas Anang Dirjo.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat kolaborasi dalam menjaga stabilitas harga pangan, memperlancar distribusi, serta mengantisipasi dampak musim kemarau sehingga inflasi tetap terkendali dan ketahanan pangan nasional dapat terus terjaga.
Penulis : Wiyandri
