Pemprov Kalimantan Tengah mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi 2026 secara virtual di Ruang Rapat Bajakah, Senin (13/4/2026).
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.COID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, secara virtual, Senin (13/4/2026).
Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Bajakah Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah tersebut dihadiri Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, bersama unsur Forkopimda, instansi vertikal, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Rakor dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol. Tomsi Tohir Balaw, yang dalam arahannya menekankan pentingnya efektivitas pelaksanaan rapat dengan fokus pada isu-isu strategis pengendalian inflasi.
Dalam pembukaan, Sekjen Kemendagri meminta seluruh peserta untuk memprioritaskan pembahasan yang berkaitan langsung dengan inflasi dan menghindari hal-hal yang tidak menjadi permasalahan utama.
“Pelaksanaan rapat diharapkan efektif, fokus pada pembagian tugas serta hal-hal yang menjadi perhatian minggu ini. Di luar isu inflasi tidak perlu dibahas agar forum ini benar-benar fokus,” tegasnya.
Paparan dari Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa inflasi pada Maret 2026 terutama dipengaruhi oleh komoditas bergejolak seperti cabai rawit, bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras, beras, serta daging sapi.
Selain itu, Sekjen Kemendagri juga menyoroti masih tingginya harga komoditas di sejumlah daerah yang melampaui harga acuan. Ia mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah konkret, termasuk memanfaatkan potensi lokal.
“Permasalahan cabai dan bawang harus bisa diatasi daerah. Jika bisa ditanam sendiri, manfaatkan lahan yang ada agar tidak bergantung pada pasokan luar,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut juga dibahas evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, termasuk pentingnya validasi data penerima bantuan agar tepat sasaran.
Melalui rakor ini, pemerintah pusat berharap sinergi antara pusat dan daerah semakin kuat dalam menjaga stabilitas harga serta mendukung program strategis nasional.
Penulis : Wiyandri
