Pemkab Gunung Mas Perkuat Penanganan Karhutla di Tengah Ribuan Hotspot

GUNUNG MAS, TOVMEDIA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Gumas) terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul tingginya jumlah titik panas yang terdeteksi di wilayah tersebut.

Berdasarkan data Pemkab Gumas, sejak Januari hingga 7 September 2026 tercatat 4.879 titik hotspot, dengan estimasi luas area terbakar mencapai 2.439,5 hektare.

Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P Umbing mengatakan, dari kejadian karhutla yang berhasil ditangani, tercatat sebanyak 80 titik dengan luas area terbakar sekitar 146,433 hektare.

“Berdasarkan data Pemkab Gumas, sejak Januari hingga 7 September 2026 tercatat 4.879 titik hotspot dengan estimasi luas area terbakar mencapai 2.439,5 hektare,” kata Efrensia, Jumat (11/9/2026).

Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan Pemkab Gumas menetapkan status Tanggap Darurat Bencana Karhutla selama 30 hari, terhitung sejak 1 hingga 30 September 2026.

Dalam penanganannya, Pemkab Gumas mengoptimalkan kekuatan lintas sektor dengan melibatkan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, perangkat daerah, pemerintah kecamatan dan desa, hingga dunia usaha.

Sejumlah langkah dilakukan, mulai dari patroli terpadu, pemantauan hotspot, penggunaan drone, hingga pembentukan dan pengaktifan posko tanggap darurat karhutla di Kantor BPBD serta sejumlah kecamatan.

Pemkab Gumas juga melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk memperkuat upaya pencegahan dan respons di tingkat desa. Langkah ini dinilai penting karena kejadian karhutla tidak hanya terjadi di sekitar ibu kota kabupaten, tetapi juga tersebar di wilayah perdesaan.

“Yang penting menurut kami adalah sosialisasi pencegahan karhutla kepada masyarakat. Kejadian karhutla ini tidak hanya berada di ibu kota kabupaten, tetapi juga menyebar di desa-desa. Pemerintah desa dan seluruh masyarakat harus dilibatkan agar memahami bagaimana mencegah dan menanggulangi ketika kebakaran terjadi,” bebernya.

Keterbatasan Armada dan Sumber Air

Efrensia mengungkapkan, keterbatasan personel dan armada pemadam menjadi salah satu kendala dalam penanganan karhutla. Selain itu, ketersediaan sumber air juga menjadi tantangan karena sejumlah lokasi kebakaran berada jauh dari sumber air.

Untuk mendukung distribusi air, sebanyak 23 organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kendaraan roda empat jenis double cabin maupun pikap turut dikerahkan.

Armada tersebut membantu tim gabungan yang terdiri atas TNI, Polri, BPBD, Damkar/Satpol PP, Manggala Agni, Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perhubungan, serta KPHP Kahayan Hulu.

“Kalau unit pemadam yang kita punya sangat terbatas, maka kita tambah dengan mengerahkan mobil-mobil yang ada untuk menyuplai air. Sumber air juga terbatas dan jaraknya jauh,” jelasnya.

Menurut Efrensia, dukungan kendaraan OPD diperlukan agar proses pemadaman tidak terkendala waktu ketika armada harus bolak-balik mengambil air.

“Karena itu kita support dengan tangki-tangki air yang dibawa mobil OPD,” tambahnya.

Untuk meningkatkan dukungan sarana pemadaman, Pemkab Gumas telah mengusulkan 12 unit mobil atau truk pemadam kebakaran kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dari jumlah tersebut, baru dua unit yang diperoleh.

Pemkab Gumas juga mengusulkan pembangunan 254 titik sumur bor di wilayah rawan karhutla. Selain mendukung kebutuhan pemadaman, sumur bor tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih bagi masyarakat.

Perusahaan Diminta Perkuat Pencegahan

Di sisi pencegahan, Pemkab Gumas terus mendorong perusahaan perkebunan mengambil tanggung jawab dalam mencegah karhutla, khususnya di wilayah konsesi masing-masing.

Perusahaan juga diminta aktif memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pencegahan sejak tingkat desa sekaligus mempercepat respons apabila terjadi karhutla, sehingga dampak kebakaran terhadap masyarakat dan lingkungan dapat ditekan.

Penulis : Wiyandri

Editor : Frans Dodie