Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong memimpin rapat fasilitasi penyelesaian permasalahan lahan antara PT BMB Regional Manuhing dan Koperasi Produsen Mukti Bersama.
GUNUNG MAS, TOVMEDIA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Pemkab Gumas) terus mengawal penyelesaian permasalahan lahan antara PT Berkala Maju Bersama (BMB) Regional Manuhing dan Koperasi Produsen Mukti Bersama. Upaya tersebut dilakukan melalui fasilitasi dialog guna mencari penyelesaian yang adil, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pembahasan tersebut berlangsung di Kantor PT BMB Regional Manuhing, Kamis (12/11/2026), dipimpin langsung Bupati Gunung Mas, Jaya Samaya Monong. Pertemuan membahas sejumlah persoalan, terutama terkait pengelolaan dan pengembalian lahan serta kejelasan data kepemilikan maupun penguasaan lahan dalam kerja sama kedua belah pihak.
“Rapat kemarin merupakan upaya menindaklanjuti permasalahan antara perusahaan besar swasta (PBS) dan koperasi, khususnya terkait pengelolaan lahan, pengembalian lahan, serta kejelasan data kepemilikan dan penguasaan lahan yang menjadi bagian dari kerja sama kedua belah pihak,” kata Jaya, Senin (16/11/2026).
Jaya menegaskan, Pemkab Gumas mengambil posisi sebagai fasilitator dan tidak berpihak kepada perusahaan maupun koperasi. Pemerintah daerah berupaya memastikan setiap persoalan dibahas berdasarkan fakta, data, dokumen, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Ia juga mengapresiasi kesediaan manajemen PT BMB dan Koperasi Produsen Mukti Bersama untuk duduk bersama membicarakan persoalan tersebut. Menurutnya, keterbukaan informasi dan kemauan berdialog menjadi bagian penting dalam menemukan titik penyelesaian.
Jaya berharap kedua belah pihak tetap menjaga komunikasi dan bersikap kooperatif, terutama dalam menyampaikan data serta dokumen yang diperlukan. Dengan begitu, perbedaan keterangan dapat ditelusuri melalui pemeriksaan dokumen dan verifikasi langsung di lapangan.
Melalui fasilitasi tersebut, Pemkab Gumas menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses penyelesaian permasalahan lahan secara transparan dan objektif. Pemerintah daerah berharap hasil pembahasan dapat ditindaklanjuti dengan langkah konkret sehingga memberikan kepastian bagi perusahaan maupun koperasi.
“Pemerintah daerah berharap kesepakatan dan langkah tindak lanjut yang telah dibahas dapat memberikan kepastian bagi kedua belah pihak,” tukasnya.
Penulis: Eka
Editor: Frans Dodie
