Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia
JAKARTA, TOVMEDIA.CO.ID – Pemerintah memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional tetap aman di tengah upaya memperkuat ketahanan energi dan menjaga kelancaran distribusi ke seluruh wilayah Indonesia.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan hal tersebut dalam Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Bahlil melaporkan, stok Pertalite atau BBM bersubsidi dengan angka oktan RON 90 tersedia untuk kebutuhan 16 hingga 18 hari. Sementara itu, persediaan jenis BBM lainnya berada di atas standar minimum nasional.
“Untuk cadangan BBM kita sekarang untuk Pertalite Bapak Presiden di angka 16 sampai 18 hari. Ini yang subsidi. RON 90. Kalau yang lainnya semua di atas standar minimum nasional,” ujar Bahlil.
Terkait pasokan BBM di Bali, Bahlil menjelaskan keterlambatan distribusi terjadi akibat kapal pengangkut yang terlambat tiba dari Jawa Timur. Menurutnya, persoalan tersebut bukan karena kekurangan cadangan BBM nasional.
Pemerintah telah menangani kendala distribusi tersebut sehingga stok BBM di Bali kembali mencapai 12 hari. Selain itu, pemerintah terus mengantisipasi gangguan pengiriman energi akibat cuaca dan kondisi geografis, termasuk pendangkalan sungai di Kalimantan dan wilayah Asmat, Papua.
Untuk komoditas energi lainnya, Bahlil melaporkan bahwa ketersediaan LPG nasional berada di atas rata-rata 13 hari. Sementara itu, cadangan sejumlah komoditas energi lainnya mencapai lebih dari 20 hari.
Pemerintah juga memperkuat tata kelola pengadaan energi melalui skema antarpemerintah atau government-to-government (G2G) melalui Badan Layanan Umum (BLU). Langkah ini mencakup pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG. Pemerintah turut mengurangi ketergantungan impor solar dengan menghentikan impor solar CN48, meski sebagian kebutuhan solar CN51 masih dipenuhi dari luar negeri.
Di sisi penerimaan negara, Bahlil melaporkan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor energi dan sumber daya mineral pada Januari hingga Oktober 2026 mencapai Rp127,74 triliun dari target APBN sebesar Rp133,63 triliun. Pemerintah menargetkan penerimaan tersebut meningkat hingga Rp165 triliun untuk memperkuat ruang fiskal, termasuk mendukung pembiayaan subsidi BBM.
Editor : Frans Dodie
