Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalteng, Siti Nafsiah
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalteng, Siti Nafsiah, menilai, masyarakat melakukan panic buying. Hal ini memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU.
Nafsiah menyebut, masyarakat merespons isu kenaikan harga dan pembatasan pembelian BBM bersubsidi dengan mengisi bahan bakar secara bersamaan, meski tangki kendaraan masih cukup.
“Masyarakat langsung berbondong-bondong mengisi BBM karena khawatir, sehingga memicu antrean panjang,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Ia menilai, sejumlah pemerintah daerah mengeluarkan surat edaran pembatasan yang justru memicu kepanikan baru di tengah masyarakat. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan baik, namun berdampak berbeda di lapangan.
“Pemerintah daerah mengeluarkan pembatasan untuk mengurai antrean, tetapi kebijakan itu justru menambah kepanikan,” katanya.
Nafsiah juga mengungkapkan distribusi BBM yang tidak lancar ikut memperparah kondisi. Ia menyebut, keterbatasan armada, kondisi jalan, dan jarak tempuh menjadi kendala utama dalam penyaluran BBM ke SPBU.
Nafsiah menegaskan, kondisi tersebut mengganggu aktivitas masyarakat, mulai dari waktu yang terbuang karena antrean, terganggunya kegiatan ekonomi, kemacetan lalu lintas, hingga meningkatnya risiko keamanan.
Oleh sebab itu, ia mendorong pemerintah daerah segera menyampaikan informasi yang jelas terkait ketersediaan stok BBM agar masyarakat tidak melakukan panic buying.
“Pemerintah harus menyampaikan kondisi stok secara terbuka agar masyarakat tidak panik,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah meningkatkan suplai BBM, mengoperasikan SPBU selama 24 jam, menambah armada distribusi, serta mempercepat proses pengisian di SPBU.
Politikus Golkar ini meyakini pemerintah dapat mengatasi antrean BBM jika memperkuat komunikasi dengan masyarakat dan memastikan distribusi berjalan lancar.
“Kondisi ini bisa diantisipasi jika pemerintah memberikan informasi yang jelas dan menjaga distribusi tetap lancar,” pungkasnya.
Editor: Frans Dodie*
