Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, meminta pemerintah mengevaluasi total persoalan antrean BBM di Palangka Raya dan wilayah lain.
“Semua faktor saling berkaitan, mulai dari distribusi, infrastruktur, hingga pola konsumsi masyarakat,” ujarnya, Senin (20/4/2026).
Ia menjelaskan, keterbatasan armada pengangkut, kondisi infrastruktur jalan, dan jarak distribusi yang jauh, menghambat kelancaran pasokan BBM. Ia juga menilai, faktor psikologis masyarakat turut meningkatkan antrean saat muncul kekhawatiran terhadap ketersediaan BBM.
Nafsiah menilai, kebijakan pembatasan pembelian BBM bertujuan mengurangi kepadatan di SPBU. Namun, ia menegaskan pemerintah harus memperkuat sistem distribusi dan memperjelas sosialisasi agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan masalah baru.
“Pemerintah harus memastikan distribusi berjalan baik dan sosialisasi dilakukan secara jelas,” katanya.
Ia mendorong pemerintah dan instansi terkait meningkatkan koordinasi. Kemudian, mengevaluasi kebijakan secara menyeluruh agar penanganan masalah BBM berjalan efektif. Ia juga menekankan pentingnya menjaga ketersediaan BBM agar aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar dan perekonomian daerah tidak terganggu.
“Kita harus menjaga pasokan agar aktivitas masyarakat dan ekonomi tetap stabil,” pungkasnya.
Editor: Frans Dodie*
