Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin.
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Berbagai catatan, kritik, dan masukan fraksi DPRD Kalimantan Tengah terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 akan dibahas lebih lanjut di tingkat Badan Anggaran (Banggar).
Pembahasan tersebut dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan setiap masukan fraksi mendapat penjelasan dan tindak lanjut yang jelas dari pemerintah provinsi.
Wakil Ketua I DPRD Kalteng, Riska Agustin, mengatakan rapat paripurna bukan menjadi akhir dari pembahasan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, sejumlah poin yang disampaikan fraksi masih perlu didalami melalui pembahasan Banggar bersama TAPD.
“Jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi pada hari ini telah disampaikan oleh Wakil Gubernur yang mewakili Gubernur Kalteng,” ujar Riska seusai Rapat Paripurna Ke-5 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026, Senin (6/7/2026).
Riska menjelaskan, DPRD akan mencermati kembali jawaban pemerintah daerah terhadap seluruh pandangan fraksi. Terutama terhadap masukan yang dinilai belum mendapatkan jawaban secara menyeluruh.
Ia menegaskan DPRD tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah, meskipun Pemprov Kalteng kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Predikat tersebut menjadi WTP ke-12 yang diraih Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara berturut-turut.
“Provinsi Kalteng telah meraih opini WTP sebanyak 12 kali secara berturut-turut. Ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan,” katanya.
Namun, Riska menilai predikat WTP tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.
Menurutnya, DPRD tetap harus memastikan anggaran daerah dikelola secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, berbagai catatan fraksi yang masih membutuhkan penjelasan akan menjadi bagian penting dalam pembahasan Banggar.
“Berbagai hal yang masih memerlukan perbaikan akan dibahas lebih lanjut di tingkat Badan Anggaran,” tegasnya.
Editor : Frans Dodie
