Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno (kiri), menerima LHP Tahun Anggaran 2025 dari Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng, Dodik Achmad Akbar (kanan), di Kuala Kapuas. Foto Istimewa
KUALA KAPUAS, TOVMEDIA.CO.ID – Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno, menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalteng terkait belanja hibah, belanja modal, dan investasi Perumdam Tirta Pambelom Tahun Anggaran 2025. Pemerintah daerah langsung menyambut LHP sebagai dasar perbaikan tata kelola keuangan. Pemkab Kapuas pun menegaskan kesiapannya menindaklanjuti seluruh temuan.
Pemkab Kapuas menilai, LHP BPK menjadi instrumen penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah menggunakan laporan itu untuk memperbaiki sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, Pemkab Kapuas menyusun strategi agar setiap rekomendasi dapat diterapkan secara tepat waktu.
“Penyerahan LHP ini menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” kata Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno, Minggu (4/1/2026).
Ia menekankan pemerintah daerah siap menindaklanjuti seluruh temuan. Wiyatno menambahkan LHP mencerminkan komitmen Pemkab Kapuas menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Selanjutnya, Wiyatno menyatakan, Pemkab Kapuas menyambut semua rekomendasi BPK secara positif. Pemerintah daerah menggunakan rekomendasi itu untuk memperbaiki pengelolaan anggaran dan meningkatkan kepatuhan OPD. Pemkab juga memperkuat koordinasi antar-organisasi perangkat daerah agar implementasi berjalan maksimal.
“Kami berkomitmen menindaklanjuti seluruh temuan BPK melalui rencana aksi yang disusun serius dan dilaksanakan tepat waktu,” tegas Wiyatno.
Ia menekankan langkah ini penting untuk mencegah temuan berulang. Pemerintah daerah pun menargetkan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan di seluruh OPD.
Selain itu, Pemkab Kapuas meninjau hasil pemeriksaan untuk memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa. Pemerintah menertibkan penyaluran belanja hibah agar lebih akuntabel. Pemkab juga mendorong Perumdam Tirta Pambelom melakukan pembenahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan menindaklanjuti LHP BPK, Pemkab Kapuas berupaya menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Pemerintah daerah berharap langkah ini memperkuat kepercayaan publik. Wiyatno juga menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Kalteng atas proses pemeriksaan yang profesional.
Editor: Frans Dodie
