Anggota Komisi IV DPRD Kalteng, Abdul Hafid
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Abdul Hafid, meminta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalteng mengevaluasi kondisi infrastruktur di sepanjang ruas Trans Kalimantan.
Desakan tersebut disampaikan setelah box culvert di kilometer 11 ruas Jalan Trans Kalimantan jalur Kasongan-Kereng Pangi, Kabupaten Katingan, ambruk. Kondisi itu dinilai perlu menjadi perhatian serius pemerintah.
Menurut Hafid, Trans Kalimantan merupakan jalur vital yang menopang mobilitas masyarakat sekaligus distribusi barang dan hasil sumber daya alam. Karena itu, kondisi jembatan dan box culvert harus mendapat pengawasan secara berkala.
Ia meminta BPJN Kalteng melakukan pemeriksaan menyeluruh serta menginventarisasi jembatan dan box culvert yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Langkah tersebut penting untuk mencegah kerusakan serupa kembali terjadi.
“Ini jalur vital Trans Kalimantan. BPJN perlu melakukan investigasi dan inventarisasi terhadap jembatan maupun box culvert yang rentan agar kejadian seperti ini tidak terulang,” ujar Hafid, Minggu (5/7/2026).
Hafid juga mendorong pemerintah memiliki basis data yang memuat usia, kondisi, serta tingkat kelayakan setiap infrastruktur. Data tersebut dinilai penting sebagai dasar menentukan prioritas pemeliharaan dan rehabilitasi.
Menurutnya, infrastruktur yang berada di kawasan rawan erosi, terutama di sekitar bantaran sungai, membutuhkan perhatian lebih. Pemerintah perlu memastikan kondisi konstruksi tetap aman menghadapi berbagai tekanan lingkungan maupun beban kendaraan.
Selain kondisi fisik, Hafid menyoroti pengawasan terhadap kualitas pekerjaan box culvert yang baru dibangun ataupun diperbaiki. Pemeriksaan harus dilakukan secara konsisten agar pekerjaan infrastruktur benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan.
Ia turut menyinggung kendaraan bermuatan berlebih atau Over Dimension Over Loading (ODOL) yang dapat mempercepat kerusakan jalan dan jembatan. Penertiban terhadap kendaraan tersebut dinilai perlu dilakukan secara tegas dan berkelanjutan.
“Penindakan terhadap ODOL belum maksimal. Harus dilakukan secara tegas, berkelanjutan, dan terukur,” tegasnya.
Hafid menilai kapasitas sejumlah jalan dan jembatan di Kalteng perlu disesuaikan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi. Pertumbuhan distribusi hasil sumber daya alam membuat beban lalu lintas semakin tinggi.
Karena itu, ia mendorong pemerintah mulai merancang peningkatan kelas jalan sekaligus menyiapkan jalur alternatif. Langkah tersebut diperlukan agar mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap berjalan ketika terjadi kerusakan pada jalur utama.
Editor : Frans Dodie
