Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno, menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025, Selasa (21/10/2025). Foto Istimewa
KUALA KAPUAS, TOVMEDIA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kapuas menegaskan komitmen memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan pemangku kepentingan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara transparan dan berkelanjutan.
Bupati Kapuas, Muhammad Wiyatno, menyatakan, sektor pertambangan menjadi tumpuan utama peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Ia menilai potensi tambang dapat mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan benar.
“Kami akan mengoptimalkan sektor pertambangan agar PAD Kapuas meningkat signifikan dan mampu mendukung program pembangunan,” kata Wiyatno, Rabu (22/10/2025).
Ia menyampaikan hal tersebut usai menghadiri Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD Sektor Pertambangan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 di Palangka Raya.
Pemkab Kapuas menyambut baik pelaksanaan rakor itu sebagai langkah konkret memperkuat sinergi antarwilayah. Wiyatno menegaskan, pihaknya akan memastikan seluruh aktivitas pertambangan di Kapuas berjalan sesuai aturan.
“Kami akan menindak tegas pelanggaran dan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, meminta seluruh kepala daerah memperkuat pengawasan dan penegakan regulasi pertambangan. Ia menilai, sinergi lintas sektor menjadi kunci memperkuat basis pendapatan daerah di tengah penurunan Dana Transfer dari pusat.
“Semua pihak harus bersatu memperkuat pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah,” tegas Agustiar.
Ia juga meminta perusahaan pertambangan mematuhi kewajiban pajak daerah, seperti Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Alat Berat. Selain itu, perusahaan harus membeli BBM melalui WAPU resmi Kalteng, memprioritaskan tenaga kerja lokal, dan menjalankan program CSR yang bermanfaat.
Agustiar menekankan agar bupati dan wali kota segera membentuk Satgas Optimalisasi PAD untuk mempercepat pengawasan dan penegakan aturan.
“Pembangunan daerah harus menyentuh semua sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga kesejahteraan sosial,” ujarnya.
Editor: Frans Dodie
