Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menyampaikan arahan saat rapat evaluasi penanganan karhutla di Ruang Bajakah, Rabu (21/10/2026).
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) mengevaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) guna memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur terkait tetap optimal. Meski sejumlah wilayah mulai memasuki musim hujan, upaya penanggulangan karhutla diminta tetap berjalan maksimal.
Evaluasi tersebut dibahas dalam rapat tanggap darurat karhutla yang digelar di Ruang Bajakah Lantai II, Rabu (21/10/2026). Rapat dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden, mewakili Gubernur Kalimantan Tengah.
Kegiatan itu turut dihadiri Wakil Wali Kota Palangka Raya Achmad Zaini, perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kepala BMKG Kalteng, serta sejumlah unsur terkait.
Dalam arahannya, Linae menegaskan bahwa perubahan kondisi cuaca tidak boleh menjadi alasan bagi seluruh pihak untuk mengurangi kewaspadaan. Menurutnya, penanganan karhutla memerlukan kesiapan berkelanjutan, koordinasi yang kuat, serta langkah cepat sesuai perkembangan situasi di lapangan.
“Karhutla masih perlu diwaspadai meskipun sebagian wilayah mulai memasuki musim hujan. Saya meminta seluruh jajaran pemerintah daerah dan unsur Satgas agar tidak mengendurkan kesiapsiagaan serta tetap melaksanakan penanganan secara maksimal,” tegasnya.
Linae juga menyampaikan hasil kunjungan kerja Kepala BNPB bersama Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) ke Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat dukungan pemerintah pusat dalam penanganan karhutla, termasuk memastikan kesiapan unsur pelaksana di daerah.
Dalam kunjungan itu, Kepala BNPB menekankan pentingnya penerapan komando terpadu, pelaksanaan operasi berdasarkan kondisi aktual di lapangan, serta keberlanjutan dukungan penanganan darurat, termasuk operasional satuan tugas udara.
Sementara itu, KSAD menyatakan kesiapan TNI AD untuk mendukung percepatan penanganan karhutla melalui penguatan personel dan dukungan sarana prasarana.
Selain kesiapsiagaan operasional, Linae menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam menentukan kebijakan serta status keadaan darurat. Penetapan status di tingkat provinsi harus mempertimbangkan kondisi dan status di kabupaten/kota, dengan didukung kajian serta rekomendasi teknis yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita perlu mengambil keputusan bersama berdasarkan prakiraan BMKG, kondisi nyata di lapangan, dan regulasi yang berlaku. Saya meminta pemerintah kabupaten/kota menyampaikan kondisi terkini dan hasil evaluasi status keadaan darurat secara objektif,” ujarnya.
Melalui evaluasi tersebut, Pemprov Kalteng berharap koordinasi lintas sektor semakin efektif dan langkah penanganan karhutla dapat dilaksanakan secara terukur serta tepat sasaran.
Kesiapan personel, ketersediaan sarana prasarana, dukungan lintas instansi, dan pengambilan keputusan berbasis data dinilai menjadi faktor penting untuk mengantisipasi potensi kebakaran lanjutan di wilayah Kalimantan Tengah.
Penulis : Eka
Editor : Frans Dodie
