Juru Bicara Banggar DPRD Gunung Mas Nomi Aprilia menyampaikan rekomendasi terkait Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (8/9/2026).
GUNUNG MAS – TOVMEDIA.CO.ID – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Gunung Mas mendorong Pemerintah Kabupaten Gunung Mas memperkuat sejumlah sektor strategis setelah Raperda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disepakati bersama.
Salah satu perhatian utama Banggar adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah diminta lebih optimal menggali potensi pendapatan, termasuk mempercepat pemenuhan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang berkaitan dengan perizinan Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan besar swasta.
Juru Bicara Banggar DPRD Gunung Mas, Nomi Aprilia, mengatakan optimalisasi pendapatan juga perlu dibarengi dengan intensifikasi pajak dan retribusi daerah secara transparan dan terukur.
“Banggar mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk mempercepat pemenuhan kewajiban BPHTB dari perizinan HGU perusahaan besar swasta,” ujar Nomi, Selasa (8/9/2026).
Selain pendapatan, sektor infrastruktur turut menjadi perhatian. Pemkab diminta memaksimalkan pemeliharaan jalan dan jembatan serta memperketat pengawasan terhadap muatan kendaraan angkutan perusahaan perkebunan dan kehutanan yang berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur.
Program Rumah Tidak Layak Huni juga diminta benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Di bidang pendidikan, Banggar menilai kebijakan pembelajaran perlu menyesuaikan kondisi kabut asap. Penyesuaian jam masuk sekolah hingga penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dapat dilakukan secara adaptif dengan tetap mengutamakan keselamatan peserta didik.
Sementara sektor kesehatan juga mendapat perhatian. Banggar meminta Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) RSUD Kuala Kurun dapat diarahkan untuk memperkuat ketersediaan obat, operasional ambulans, serta peningkatan fasilitas pelayanan medis.
Persoalan pemerataan ASN dan kedisiplinan pegawai turut masuk dalam rekomendasi. Pemerintah daerah didorong menerapkan sanksi disiplin secara tegas dan tanpa tebang pilih, sekaligus menertibkan administrasi perizinan serta tugas belajar bagi pegawai sebelum masa perkuliahan berlangsung.
Banggar juga menyoroti persiapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. Anggaran yang tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas panitia melalui bimbingan teknis, termasuk memperkuat proses verifikasi administrasi bakal calon kepala desa agar berlangsung cermat dan sesuai ketentuan.
Di tengah ancaman kemarau dan kabut asap, perhatian khusus diberikan terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Banggar meminta sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) diperkuat untuk mendukung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menghadapi karhutla dan dampak kabut asap.
“Selain itu, diperlukan pula penguatan sinergi lintas OPD dalam mendukung BPBD untuk penanganan karhutla dan kabut asap,” tegas Nomi.
Rangkaian rekomendasi tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan Perubahan APBD 2026 tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar memberikan dampak bagi pelayanan publik dan masyarakat Gunung Mas.
Penulis : Wiyandri
Editor ; Frans Dodie
