Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor saat memberikan sambutan pada Sosialisasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan bersama jajaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Jakarta, Selasa (17/11/2026). Foto Ist
JAKARTA, TOVMEDIA.CO.ID – Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Afriansyah Noor, menegaskan, negara wajib melindungi tenaga kerja sejak tahap pencarian kerja, selama masa bekerja, hingga berakhirnya hubungan kerja. Prinsip menyeluruh ini menjadi landasan utama dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
“Pelindungan tidak baru dimulai ketika seseorang telah menjadi pekerja, tetapi harus dimulai sejak seseorang mencari pekerjaan,” ujar Afriansyah, dalam sambutan pada Sosialisasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan bersama jajaran PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Pada tahap prakerja, pemerintah mewajibkan penyediaan informasi serta pelaporan lowongan kerja guna menutup celah praktik percaloan, penipuan, dan lowongan fiktif. Regulasi ini juga menuntut proses penempatan tenaga kerja berlangsung adil, objektif, transparan, dan bebas diskriminasi. Ketentuan tersebut menjamin kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta warga di daerah tertinggal memperoleh kesempatan kerja yang setara.
Selain mengawasi proses rekrutmen, pemerintah menertibkan penyelenggaraan pemagangan agar perusahaan tidak menyalahgunakan skema tersebut. Aturan baru ini menetapkan kejelasan status peserta, membatasi durasi maksimal enam bulan, serta mewajibkan perusahaan memberikan uang saku dan sertifikat.
Perusahaan juga wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja (K3) peserta magang, serta mendaftarkan mereka ke dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
“Perusahaan harus memastikan pemagangan menjadi sarana pembelajaran dan peningkatan kompetensi, bukan justru dimanfaatkan untuk menggantikan tenaga kerja,” tegas Afriansyah.
Saat pekerja memasuki masa kerja, pemerintah mengarahkan fokus pada kepastian status, pemenuhan hak, serta kesejahteraan karyawan. Afriansyah mengingatkan pelaku usaha agar menjadikan K3 sebagai hak mendasar pekerja, bukan sekadar syarat administratif.
“Keselamatan dan kesehatan pekerja harus menjadi prioritas dalam setiap aktivitas usaha. Karena itu, perusahaan wajib menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat,” tambahnya.
Ketika hubungan kerja berakhir, negara tetap menjamin pemenuhan hak pekerja, mulai dari pembayaran ganti kerugian hingga akses jaminan sosial.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 resmi menggantikan klaster ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Meski demikian, pemerintah tetap mempertahankan sejumlah aturan yang terbukti efektif melindungi buruh.
Aturan tersebut meliputi kewajiban perusahaan membayar uang kompensasi sebesar satu bulan upah bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) saat kontrak berakhir, serta keberlanjutan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
“Undang-undang ini mengatur pelindungan secara menyeluruh, mulai dari sebelum bekerja, saat bekerja, hingga setelah selesai bekerja, sekaligus tetap menjaga keberlanjutan dunia usaha,” jelas Indah.
Editor: Frans Dodie*
