Anggota DPRD Barito Utara, H. Tajeri.
MUARA TEWEH, TOVMEDIA.CO.ID – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Tajeri, mengingatkan pemerintah daerah mengelola APBD 2027 secara transparan, tepat sasaran, dan bertanggung jawab.
Ia menegaskan, anggaran daerah sekitar Rp3,063 triliun harus memberikan manfaat nyata melalui peningkatan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan bagi masyarakat.
Tajeri menyampaikan penegasan tersebut saat membacakan pendapat akhir Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) terhadap Raperda APBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, besarnya anggaran daerah harus mendorong peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, serta penguatan ekonomi masyarakat Kabupaten Barito Utara.
Tajeri menjelaskan, pemerintah menyusun Raperda APBD berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Selain itu, pemerintah daerah harus menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam setiap tahapan penganggaran.
Setelah mencermati pidato bupati, jawaban pemerintah terhadap pemandangan umum fraksi, serta pembahasan bersama TAPD dan Badan Anggaran DPRD, Fraksi KIR menyampaikan sejumlah catatan.
Di sektor pendidikan, Fraksi KIR meminta pemerintah menggunakan alokasi anggaran sebesar 20 persen untuk meningkatkan sarana sekolah, kualitas tenaga pendidik, dan pemerataan akses pendidikan hingga pelosok desa.
Fraksi KIR juga meminta pemerintah memberikan perhatian kepada lembaga pendidikan nonformal dan swasta, seperti pondok pesantren, madrasah diniyah, Taman Kanak-Kanak Al-Qur’an, serta sekolah minggu.
Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik agar seluruh lembaga pendidikan memperoleh dukungan yang memadai.
Melalui berbagai catatan tersebut, Fraksi KIR berharap pemerintah mengoptimalkan penggunaan APBD 2027 agar anggaran besar benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Editor: Frans Dodie
