Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menyerahkan pandangan akhir Presiden dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (19/11/2026). Foto: Ist
JAKARTA, TOVMEDIA.CO.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menilai, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang memperkuat kepastian hukum dalam memulihkan aset hasil kejahatan sambil menjaga hak asasi manusia.
Rini menyampaikan pandangan akhir Presiden terhadap RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
“Negara memikul tanggung jawab menjalankan penegakan hukum dan pemulihan aset melalui mekanisme yang efektif, adil, dan proporsional demi mengembalikan aset hasil kejahatan kepada negara maupun korban yang berhak,” kata Rini.
Rini menegaskan, Indonesia sebagai negara hukum memikul kewajiban menegakkan hukum secara adil, efektif, dan tetap menghormati HAM. Upaya memulihkan aset negara maupun milik korban dari hasil tindak pidana menopang kepastian hukum serta kesejahteraan warga.
Selama ini, aturan perampasan aset menyebar di berbagai regulasi dan belum menjawab kebutuhan hukum masyarakat serta perkembangan modus kejahatan. Aparat juga masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.
Kendala tersebut mencakup hambatan prosedur karena menunggu putusan pidana, penelusuran dan pengamanan aset yang belum berjalan optimal, serta ketiadaan mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana pada situasi tertentu.
“Pemerintah menyusun RUU tentang Perampasan Aset agar aparat menjalankan penegakan hukum atas aset hasil kejahatan secara komprehensif, efektif, akuntabel, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia demi kemakmuran serta kepastian hukum masyarakat,” ujar Rini.
RUU ini mengatur ruang lingkup tindak pidana yang menyasar perampasan aset beserta jenis asetnya. Aturan ini juga memuat mekanisme perampasan aset lewat putusan pidana maupun tanpa putusan pidana pada kondisi tertentu.
Substansi lain mencakup pengelolaan dan pengawasan aset oleh badan bentukan Presiden, pengawasan berkala dan akuntabel, sistem pengelolaan aset berbasis teknologi informasi terintegrasi, serta pendanaan penyelenggaraan perampasan aset.
“Aparat harus menjalankan penegakan hukum dan pemulihan aset secara efektif, adil, dan proporsional agar aset hasil kejahatan kembali kepada negara atau korban yang berhak,” ujar Rini.
Mewakili Presiden, Rini mengapresiasi pimpinan dan anggota DPR RI atas dedikasi, kerja keras, pemikiran, serta kerja sama dalam merampungkan pembahasan RUU tersebut. Ia berharap masukan dan pembahasan itu memberi manfaat bagi bangsa dan negara.
Editor: Frans Dodie*
