SOSIALISASI – Pemkab Seruyan menggelar sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2026 tentang pedoman dan tata cara pengakuan masyarakat hukum adat di Gedung Serba Guna Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Selasa (17/11/2026). Foto : istimewa
KUALA PEMBUANG, TOVMEDIA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Seruyan menyosialisasikan aturan pengakuan masyarakat adat melalui Peraturan Bupati Seruyan Nomor 21 Tahun 2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serba Guna Pembuang Hulu, Kecamatan Hanau, Selasa (17/11/2026), dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah terkait.
Kepala Bagian Hukum Setda Seruyan, Imanuel, membuka kegiatan tersebut mewakili Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Seruyan, Rusdi Hidayat, turut menghadiri sosialisasi.
Imanuel mengatakan, sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Seruyan.
“Pemerintah daerah berupaya mendorong pemahaman bersama mengenai pentingnya pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Kami ingin memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan, hak-hak tradisional, serta kelembagaan adat di Kabupaten Seruyan,” ujar Imanuel.
Ia menjelaskan, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2026 menjadi pedoman pelaksanaan pengakuan masyarakat hukum adat. Aturan tersebut menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan sejumlah tahapan pengakuan masyarakat hukum adat. Tahapan itu meliputi pengusulan, identifikasi, verifikasi dan validasi, pemberian rekomendasi, hingga penetapan melalui Keputusan Bupati.
Proses identifikasi mencakup penelusuran sejarah asal-usul, wilayah adat, hukum adat, serta simbol-simbol adat masyarakat setempat. Pemerintah kecamatan juga berperan dengan melibatkan tokoh dan kelompok masyarakat adat.
Penulis : Wiyandri
Editor : Frans Dodie
