Bupati Kotim, Halikinnor
SAMPIT, TOVMEDIA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim), menertibkan data penerima program plasma perkebunan kelapa sawit demi memastikan warga lokal menerima manfaatnya secara tepat sasaran.
Bupati Kotim, Halikinnor, menyiapkan rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai pengelolaan dan kepemilikan plasma sawit. Ia ingin memperbarui surat keputusan (SK) penetapan penerima agar hanya warga asli setempat yang memegang hak tersebut.
“Saya sudah minta datanya, karena saya ingin memperbaiki SK-nya. Harus by name by address, maksud saya harus warga setempat, harus orang Kotim yang terima,” kata Halikinnor, Minggu (15/11/2026).
Halikinnor menggagas aturan ini usai menelusuri penyaluran dana plasma dari sejumlah perusahaan perkebunan. Ia menyoroti salah satu perusahaan yang menggelontorkan hasil plasma mencapai Rp95 miliar setiap bulan. Saat memeriksa daftar penerima, ia mendapati banyak nama justru berdomisili di luar Kotim, seperti Bali, Medan, Jambi, Lampung, Jakarta, hingga Surabaya.
“Ternyata itu ada yang di Bali, ada yang di Medan, ada yang di Jambi, ada yang di Lampung, ada yang di Jakarta, ada yang di Surabaya. Sebagian besar malah warga daerah lain,” ungkap Halikinnor.
Penelusuran mengungkap warga setempat menjual kartu hak kepemilikan plasma pada masa lalu karena hasil panen perkebunan belum maksimal. Kini, produksi sawit melonjak dan harganya membaik sehingga nilai satu kartu plasma menembus Rp4 juta hingga Rp5 juta per bulan.
Halikinnor memberikan contoh satu keluarga pemilik empat kartu plasma mampu meraup pendapatan hingga Rp20 juta tiap bulan. Ia menyayangkan warga lokal justru kehilangan peluang ekonomi besar ini karena haknya berpindah ke tangan pihak luar daerah.
Pemkab Kotim menyadari proses pengembalian hak plasma ini tidak mudah karena pemegang kartu saat ini telah menikmati hasilnya bertahun-tahun. Oleh sebab itu, pemerintah merancang payung hukum untuk mengatur mekanisme komunikasi dan menyiapkan skema kompensasi yang adil.
“Harus ada payung hukum untuk bagaimana kita nanti berkomunikasi dengan pihak-pihak di luar supaya itu ditarik kembali. Karena mereka sudah menikmati itu beberapa tahun, tetapi tetap kita berikan kompensasi. Misal, nanti perusahaan membayar yang dulu dijual oleh warga kita, ditambah dikembalikan uangnya,” tutur Halikinnor.
Ia menargetkan peraturan daerah ini sah berlaku pada pertengahan atau paling lambat akhir 2027. Pemkab Kotim juga menggandeng Kejaksaan Tinggi, Polda Kalteng, serta seluruh fraksi di DPRD untuk mengawal pengesahan hingga penegakan aturan baru tersebut.
“Karena saya butuh dukungan, termasuk dari semua partai politik yang ada di DPRD supaya peraturan daerah tersebut bisa terealisasi,” pungkasnya.
Editor: Frans Dodie*
