Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, saat diwawancarai awak media terkait pembahasan APBD 2027 dan kepastian pembiayaan gaji PPPK paruh waktu.
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Kepastian pembiayaan gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu masih menjadi perhatian DPRD Kota Palangka Raya dalam pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027.
Persoalan tersebut menyangkut kebutuhan anggaran tenaga PPPK paruh waktu, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. DPRD menilai kejelasan kebijakan pemerintah pusat diperlukan agar pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan belanja secara tepat.
Ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi, mengatakan hingga kini pemerintah kota masih menunggu ketentuan resmi dan dasar hukum mengenai kemungkinan pembiayaan gaji PPPK paruh waktu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Pemerintah daerah, khusus pemerintah kota, masih menunggu dasar hukumnya, ketentuannya. Makanya, dalam hal penetapan ini tentu kita hati-hati menyesuaikan,” ujarnya, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, apabila pemerintah pusat telah memastikan pembiayaan tersebut menjadi tanggung jawab APBN, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap anggaran yang sebelumnya telah disiapkan melalui APBD.
Dengan demikian, alokasi anggaran daerah dapat diarahkan kembali untuk memenuhi kebutuhan lain yang menjadi prioritas pembangunan dan pelayanan masyarakat.
“Kalau itu sudah ada kepastian bahwa dana transfer ke daerah untuk gaji tersebut ditanggung oleh pusat, tentu anggaran yang selama ini sudah kita anggarkan di daerah bisa kita lakukan penyesuaian,” jelasnya.
Subandi menyebutkan, pembahasan anggaran belanja daerah saat ini masih dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain persoalan pembiayaan PPPK paruh waktu, DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya juga masih menantikan kepastian besaran dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Kepastian tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan kemampuan fiskal daerah serta menyusun prioritas belanja pada APBD 2027.
Ia menegaskan, seluruh pembahasan anggaran dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah agar alokasi belanja tetap sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Penulis: Eka
Editor: Frans Dodie
