Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin.
MUARA TEWEH, TOVMEDIA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Barito Utara memastikan pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi proyek prioritas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026.
Kepastian tersebut disampaikan Bupati Barito Utara, H. Shalahuddin, saat Rapat Paripurna II Masa Sidang I Tahun 2025 DPRD Barito Utara, Senin (24/11/2025).
Ia menjelaskan, pembangunan MPP dan BLK merupakan bagian dari strategi peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus penguatan sumber daya manusia. Kedua fasilitas tersebut dinilai memiliki dampak langsung terhadap kemudahan akses layanan pemerintah dan penciptaan peluang kerja bagi masyarakat.
“Mall Pelayanan Publik akan menghadirkan layanan yang terintegrasi, cepat, dan transparan, sementara BLK menjadi sarana penting untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal agar lebih siap bersaing,” ujar Shalahuddin.
Ia menambahkan, proyek prioritas tersebut masuk dalam kebijakan belanja infrastruktur pada APBD 2026 yang mencapai Rp1,71 triliun atau 52,66 persen dari total belanja daerah.
Anggaran infrastruktur itu juga mencakup pembangunan jalan, jembatan, penyediaan air bersih, fasilitas pendidikan, serta layanan kesehatan hingga ke wilayah pedesaan.
Terkait kekhawatiran fraksi mengenai defisit anggaran, Shalahuddin menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal. Belum dicantumkannya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam rancangan APBD 2026, kata dia, disebabkan masih menunggu ketentuan batas maksimal defisit dari pemerintah pusat.
Selain itu, Pemkab Barito Utara juga menyiapkan langkah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak daerah, pemanfaatan inovasi digital, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah memastikan alokasi anggaran pendidikan tetap minimal 20 persen, sejalan dengan penguatan layanan kesehatan dan konektivitas wilayah.
Shalahuddin juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD agar APBD 2026 dapat ditetapkan tepat waktu dan tepat sasaran.
“Kerja sama yang solid antara eksekutif dan legislatif sangat dibutuhkan agar pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Barito Utara,” pungkasnya.
Editor : Frans Dodie
