Jawaban Gubernur atas Pandangan Fraksi: Perubahan APBD 2026 Fokus Pemerataan Layanan Dasar

PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah.

Hal itu disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melalui Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo dalam Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, dengan agenda jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalteng terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang Perubahan APBD Kalteng Tahun Anggaran 2026.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong dan dihadiri Wakil Gubernur Edy Pratowo, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, anggota DPRD Kalteng serta tamu undangan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Jumat (11/9/2026).

Dalam jawaban pemerintah provinsi, pemerataan pelayanan kesehatan menjadi salah satu perhatian utama, terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan, pelosok dan perbatasan yang menghadapi kendala geografis serta jarak terhadap fasilitas kesehatan.

Pemerintah provinsi mendorong penguatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan fasilitas kesehatan lainnya, termasuk peningkatan sarana dan prasarana, sistem rujukan, ketersediaan bahan medis serta pemanfaatan teknologi kesehatan.

Pemerataan tenaga kesehatan juga terus diupayakan melalui koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk pemanfaatan program penugasan khusus sumber daya manusia kesehatan.

Di sektor pendidikan, Pemprov Kalteng menyatakan terus memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan sarana prasarana, tenaga pendidik dan akses teknologi.

Program bantuan biaya kuliah, pengembangan pendidikan vokasi dan pendidikan kedokteran menjadi bagian dari kebijakan tersebut. Pemerintah juga mengoptimalkan sarana pembelajaran berbasis teknologi, termasuk pemanfaatan papan tulis interaktif dan platform pembelajaran digital.

“Keberhasilan program tidak cukup diukur dari besaran anggaran, tetapi dari hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” demikian garis besar penekanan pemerintah provinsi dalam jawaban tersebut.

Belanja diarahkan ke program yang berdampak

Pemerintah Provinsi Kalteng juga menegaskan bahwa perubahan anggaran tidak semata-mata mengejar target administratif. Realisasi belanja harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan dilaksanakan secara cepat, tepat serta sesuai ketentuan.

Prioritas diarahkan pada sektor pertanian, UMKM, pembangunan pedesaan, pelayanan kesehatan, pendidikan serta pemeliharaan dan preservasi jalan provinsi.

Pemprov Kalteng juga menekankan pentingnya kemantapan jalan sebagai bagian dari upaya membuka akses dan menekan biaya ekonomi masyarakat, khususnya wilayah yang sulit dijangkau.

Dalam pengelolaan anggaran, efisiensi diarahkan terhadap belanja yang tidak memberikan dampak langsung terhadap pelayanan masyarakat, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial dan belanja administratif yang dapat ditekan.

Anggaran hasil efisiensi kemudian diarahkan untuk memperkuat program prioritas dan pelayanan dasar.

Pendapatan daerah diperkuat

Untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah, pemerintah provinsi menyatakan akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Pemanfaatan teknologi digital, pendataan potensi pendapatan baru serta inventarisasi aset daerah yang memiliki nilai ekonomis menjadi bagian dari strategi tersebut.

Aset yang belum produktif didorong agar dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Pemerintah juga memastikan penyusunan perubahan APBD tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah, ketentuan belanja wajib, pelayanan publik dan program prioritas.

Pertanian, UMKM dan pariwisata

Penguatan ekonomi masyarakat menjadi bagian lain yang mendapat perhatian.

Pemprov Kalteng mendorong peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan, sekaligus mendorong pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah.

Pengembangan UMKM diarahkan pada peningkatan kapasitas usaha, pembiayaan, pemasaran digital, pengemasan dan diversifikasi produk.

Kemitraan dengan industri besar serta promosi melalui berbagai kegiatan seni dan budaya juga didorong untuk memperluas pasar produk lokal Kalteng.

Sementara sektor pariwisata terus diperkuat melalui pengembangan sarana prasarana dan perluasan pasar guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Penanganan karhutla tetap menjadi prioritas

Dalam rapat tersebut, pemerintah provinsi juga memberikan penjelasan mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Pemprov Kalteng menyatakan upaya pencegahan dan penanganan karhutla terus diperkuat, termasuk melalui dukungan anggaran serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

Kebijakan penanganan karhutla juga diarahkan tidak hanya pada pemadaman, tetapi mencakup pencegahan, respons cepat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Upaya tersebut antara lain melalui pengembangan pertanian tanpa bakar, diversifikasi mata pencaharian, program padat karya serta peningkatan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar.

Di sisi sosial, pemerintah memperkuat jejaring perlindungan sosial melalui percepatan bantuan tunai dan bantuan pangan bagi keluarga terdampak.

Pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi gagal panen akibat kekeringan dan musim kemarau berkepanjangan, termasuk dengan memperkuat pengelolaan cadangan pangan dan ketersediaan kebutuhan pokok.

Pengawasan anggaran diperkuat

Pemprov Kalteng memastikan pengawasan APBD dilakukan secara berkelanjutan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi hingga pemeriksaan.

Hal tersebut dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan transparan, akuntabel, sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Jawaban pemerintah provinsi tersebut sekaligus menjadi bagian dari proses pembahasan Raperda Perubahan APBD Kalteng Tahun Anggaran 2026 bersama DPRD.

Pemerintah Provinsi Kalteng menyampaikan apresiasi terhadap seluruh pandangan, masukan dan catatan fraksi DPRD sebagai bahan penyempurnaan kebijakan pembangunan daerah.

Seluruh program dalam perubahan APBD diharapkan tetap bermuara pada peningkatan pelayanan dasar, pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.

Penulis : Wiyandri

Editor : Frans Dodie