Gubernur Kalteng Larang Kepala Daerah Buat Kebijakan BBM Sendiri

PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, meminta bupati dan wali kota tidak mengeluarkan kebijakan maupun surat edaran terkait distribusi BBM. Pengaturan teknis distribusi BBM menjadi kewenangan Pertamina.

“Kami mengimbau kepada bupati dan wali kota supaya tidak ada statement atau membuat surat edaran terkait BBM, karena teknisnya ada di Pertamina,” ujar Agustiar, Jumat (8/5/2026).

Agustiar mengatakan, Pemprov Kalteng sudah berkoordinasi dan mengirim surat kepada pihak terkait untuk membantu mengatasi persoalan distribusi BBM. Namun, pemerintah daerah hanya bertugas menjaga kondisi tetap kondusif di lapangan.

“Kami dari pemerintah sudah bersurat untuk mengurus permasalahan ini. Itu bukan peran kami secara teknis, tetapi di wilayah kita tentu kami ikut memastikan penanganannya berjalan,” katanya.

Antrean kendaraan masih mengular di sejumlah SPBU di Palangka Raya. Warga terus mengantre sejak pagi hingga malam untuk mendapatkan BBM subsidi, terutama pertalite. Bahkan, banyak warga tetap bertahan di tengah hujan malam sambil menunggu giliran mengisi BBM.

Untuk mengurangi antrean, pemerintah bersama Pertamina menambah pasokan BBM subsidi dan memperpanjang jam operasional SPBU hingga dini hari.

“Kami pastikan BBM aman dan kami juga meminta tambahan pasokan. Sudah ditambah dari 180 kiloliter menjadi 200 kiloliter,” ucap Agustiar.

Ia menjelaskan SPBU yang biasanya beroperasi hingga siang, kini melayani masyarakat sampai pukul 01.00 WIB.

“Biasanya operasional hanya sampai siang, sekarang ditambah sampai pukul 01.00 malam supaya antrean bisa terurai,” jelasnya.

Agustiar juga meminta maaf kepada masyarakat Kalteng atas antrean panjang yang mengganggu aktivitas warga selama beberapa hari terakhir.

“Kami minta maaf kepada masyarakat Kalimantan Tengah atas ketidaknyamanan ini. Kami ingin memastikan permasalahan beberapa hari terakhir bisa segera teratasi,” tuturnya.

Editor: Frans Dodie*