Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin saat menemui massa Aliansi Gerakan Pemuda Marah (GERAM) dan memberikan klarifikasi terkait Bantuan Presiden (Banpres) penanganan karhutla di depan Kantor Wali Kota Palangka Raya, Selasa (6/10/2026).
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin meluruskan informasi mengenai Bantuan Presiden (Banpres) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menjadi sorotan masyarakat.
Klarifikasi tersebut disampaikan Fairid saat menemui massa Aliansi Gerakan Pemuda Marah (GERAM) yang menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota Palangka Raya, Jalan Tjilik Riwut KM 5, Selasa (6/10/2026) sore.
Di hadapan para demonstran, Fairid menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya tidak menerima Banpres dalam bentuk bantuan dana tunai untuk penanganan karhutla.
“Kalau bantuan dana Banpres, Kota Palangka Raya memang tidak menerima. Saya juga tidak paham kenapa, silakan nanti dikonfirmasi ke pihak yang berhak menjawab,” kata Fairid.
Namun, menurut Fairid, dukungan pemerintah pusat tetap diberikan dalam bentuk sarana dan prasarana untuk mendukung penanganan karhutla di lapangan.
“Tapi kalau untuk bantuan peralatan, kita terima banyak. Termasuk 66 unit truk pemadam kebakaran dari Pak Presiden, itu semua ada di Kota Palangka Raya,” jelasnya.
Sampaikan Kondisi Anggaran ke Pemerintah Pusat
Fairid mengatakan, persoalan kebutuhan anggaran penanganan karhutla di Palangka Raya sebelumnya telah disampaikannya secara langsung kepada pemerintah pusat.
Hal itu dilakukan saat dirinya mendampingi kunjungan kerja Presiden ke Palangka Raya. Dalam kesempatan tersebut, Fairid mengaku telah menyampaikan kondisi keuangan daerah yang turut terbebani akibat penanganan karhutla.
Ia juga meminta perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan penguatan Belanja Tidak Terduga (BTT) APBD Kota Palangka Raya yang digunakan untuk mendukung penanganan kondisi darurat.
“Saat itu saya sampaikan langsung ke Pak Mensesneg dan Pak Mendagri. Kami yang statusnya tanggap darurat ini mohon diperhatikan untuk pengisian dana APBD. Perjalanan waktu, kita juga terus mengusulkan,” ujarnya.
Meski bantuan dana yang diharapkan belum terealisasi, Fairid memastikan Pemkot Palangka Raya tetap melanjutkan penanganan karhutla bersama satuan tugas dan relawan.
Menurutnya, pemerintah daerah akan mengoptimalkan anggaran BTT dalam APBD Perubahan yang saat ini masih menunggu penetapan nomor register sebelum dapat digunakan.
“Kita tetap bekerja. Seluruh tim dan relawan di lapangan terus melakukan penanganan sesuai kemampuan dan anggaran yang tersedia,” pungkasnya.
Penulis : Eka
Editor: Frans Dodie
