Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Rusdiansyah.
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp2 miliar melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Perubahan 2026 untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk penyelesaian pembayaran honor relawan.
Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Rusdiansyah, mengatakan informasi mengenai penambahan anggaran tersebut disampaikan dalam pembahasan APBD Perubahan 2026 bersama pihak terkait.
“Makanya kemarin BKAD menyatakan sudah ada dianggarkan sekitar Rp2 miliar. Tambahan itu melalui BTT untuk mendukung penanganan karhutla,” kata Rusdiansyah, Kamis (1/10/2026).
Menurutnya, anggaran tersebut diperlukan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan penanganan karhutla, termasuk kewajiban pembayaran honor relawan yang terlibat dalam upaya pemadaman di lapangan.
Rusdiansyah mengungkapkan, DPRD turut mempertanyakan laporan mengenai honor relawan yang belum seluruhnya dibayarkan. Keluhan tersebut menjadi perhatian karena para relawan telah terlibat langsung dalam penanganan kebakaran selama masa tanggap darurat.
“Nah, kenapa kami mendengar bahwa banyak relawan itu belum dibayar. Keluhan itu pasti masuk ke kami,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proses pembayaran masih berkaitan dengan tahapan APBD Perubahan 2026 yang saat itu masih dalam evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah. Karena itu, anggaran tersebut belum dapat direalisasikan sebelum proses evaluasi dan tahapan pengesahan selesai.
“Karena APBD kita sedang dievaluasi gubernur. Jadi belum pengesahan. Kalau APBD-nya sudah, setelah evaluasi gubernur selesai, baru bisa dilaksanakan,” jelasnya.
Rusdiansyah menambahkan, penggunaan tambahan BTT akan disesuaikan dengan kebutuhan penanganan karhutla dan dikoordinasikan oleh organisasi perangkat daerah terkait, termasuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Ia berharap proses evaluasi APBD Perubahan dapat segera rampung agar pelaksanaan anggaran bisa dilakukan dan kewajiban pembayaran kepada relawan yang masih tertunda dapat segera diselesaikan.
“Kasihan relawan itu. Sudah kerja siang malam sampai subuh, tapi ada yang belum dibayarkan,” tuturnya.
DPRD Kota Palangka Raya, lanjutnya, akan terus mengawal pelaksanaan anggaran tersebut agar penanganan karhutla berjalan optimal sekaligus memastikan hak para relawan yang telah membantu pemadaman dapat dituntaskan sesuai ketentuan.
Penulis : Eka
Editor : Frans Dodie
