Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan.
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – DPRD Kalimantan Tengah menyoroti kinerja PT PLN menyusul pemadaman listrik yang berulang dan memicu keresahan masyarakat dalam beberapa hari terakhir.
Sorotan tersebut menguat setelah Gerakan Palangka Raya Gelap (GPG) menggelar aksi di depan Kantor PLN UP3 Palangka Raya. Massa menyampaikan keluhan karena pemadaman dinilai mengganggu aktivitas masyarakat dan pelaku usaha.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Bambang Irawan, mengatakan pihaknya mempertimbangkan memanggil manajemen PLN melalui rapat dengar pendapat (RDP).
Menurut Bambang, rencana tersebut masih akan dibahas bersama pimpinan dan anggota Komisi II untuk menentukan langkah konkret yang perlu dilakukan.
“Akan kami tentukan langkah konkret yang akan diambil, termasuk kemungkinan memanggil PLN melalui RDP,” ujar Bambang, Kamis (30/7/2026).
Ia menilai keluhan dan aksi masyarakat menunjukkan bahwa persoalan pemadaman listrik sudah menimbulkan keresahan. Karena itu, DPRD perlu menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan persoalan tersebut mendapat perhatian serius.
Bambang mengatakan DPRD ingin mengetahui secara jelas penyebab pemadaman sekaligus langkah PLN dalam memperbaiki pelayanan dan mencegah gangguan listrik kembali terjadi.
“RDP nantinya tidak hanya untuk meminta klarifikasi, tetapi juga mengevaluasi pelayanan kelistrikan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” katanya.
Editor : Frans Dodie
