Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Tengah tahun 2026 menjadi perhatian DPRD Kalteng.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering, meminta pemerintah provinsi tetap memprioritaskan anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus tetap mendapatkan dukungan anggaran yang memadai meskipun kondisi fiskal daerah mengalami tekanan.
“Pemerintah provinsi harus memastikan sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama, meskipun terjadi tekanan pada kapasitas fiskal daerah. Arah kebijakan anggaran harus tetap berpihak pada kepentingan publik,” kata Freddy, baru-baru ini.
Ia menilai ketiga sektor tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Pendidikan diperlukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sedangkan kesehatan berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur dibutuhkan untuk mendukung aktivitas ekonomi serta memperlancar mobilitas masyarakat di berbagai wilayah Kalteng.
Freddy mengatakan penurunan APBD harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar mendukung program prioritas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, Freddy mendorong Pemprov Kalteng lebih optimal dalam memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
Ia menilai DBH memiliki peran strategis untuk memperkuat kemampuan keuangan daerah di tengah kondisi penerimaan yang mengalami tekanan.
“Kalau APBD merosot terlalu jauh, tentu akan berdampak pada pelayanan publik. Karena itu Pemprov perlu lebih agresif menjemput DBH dari pusat,” ujarnya.
Freddy berharap pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan keberlanjutan pembangunan.
Ia menegaskan penyesuaian fiskal tidak boleh mengorbankan pelayanan dasar maupun program pembangunan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
“Penyesuaian fiskal harus tetap sejalan dengan komitmen pembangunan, sehingga manfaatnya tetap dirasakan masyarakat,” pungkasnya.
Editor : Frans Dodie
