Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – DPRD Kalteng mendukung langkah pemerintah pusat menata sistem ekspor komoditas SDA melalui jalur satu pintu. Hal tersebut guna memperkuat pengawasan perdagangan dan melindungi petani dari permainan harga.
Anggota Komisi II DPRD Kalteng, Sutik, mengatakan, kebijakan tersebut bertujuan menciptakan tata niaga sawit yang lebih sehat dan terkontrol agar harga komoditas tidak mudah dipermainkan tengkulak maupun pihak tertentu.
“Kalau harga sawit anjlok tentu aturan pusat sangat dibutuhkan, karena memang maunya Presiden Prabowo itu bagus supaya tidak dipermainkan oleh tengkulak-tengkulak,” kata Sutik, Selasa (26/5/2026).
Ia menyampaikan hal itu menanggapi penurunan harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit yang dikeluhkan petani di sejumlah daerah di Kalimantan Tengah dalam beberapa hari terakhir.
Menurut Sutik, masyarakat perlu melihat kebijakan ekspor satu pintu melalui BUMN sebagai langkah pemerintah memperbaiki sistem perdagangan komoditas nasional dalam jangka panjang.
Ia menilai, penurunan harga TBS juga dipengaruhi kenaikan harga pupuk, BBM dan biaya produksi lainnya sehingga kondisi tersebut semakin membebani petani.
“Program itu sebenarnya bagus, supaya tata niaga sawit lebih tertib dan tidak lagi dipermainkan pengusaha besar. Memang sekarang momennya bersamaan dengan kenaikan pupuk dan kebutuhan lain, jadi petani cukup merasakan dampaknya,” ujarnya.
Selain sektor perkebunan, pemerintah pusat juga akan menerapkan kebijakan serupa pada sektor pertambangan untuk memperkuat pengawasan distribusi dan ekspor sumber daya alam.
Sutik menegaskan, seluruh pelaku usaha harus mematuhi aturan pemerintah, termasuk pengusaha tambang yang nantinya wajib menyalurkan distribusi melalui BUMN.
“Bahkan saya walaupun pengusaha tambang, sekarang tambang tidak boleh keluar saya juga mengikuti. Nanti harus lewat BUMN dan menurut saya itu baik untuk penataan ke depan,” ucapnya.
DPRD Kalteng akan terus memantau perkembangan harga sawit dan membuka ruang komunikasi dengan petani guna mencari solusi atas kondisi yang terjadi saat ini.
Komisi II DPRD Kalteng juga berencana menggelar pembahasan lanjutan usai libur lebaran untuk merumuskan langkah menjaga stabilitas harga dan mengurangi keresahan petani.
“Mudah-mudahan nanti habis lebaran kami rapat lagi supaya ada solusi yang baik dan petani tidak sampai mengalami gejolak,” pungkasnya.
Editor: Frans Dodie*
