Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, H. Al Hadi.
MUARA TEWEH, TOVMEDIA.CO.ID – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Al Hadi, meminta para pedagang dan pelaku usaha mematuhi aturan penggunaan fasilitas umum agar tidak mengganggu kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan, trotoar, badan jalan, dan fasilitas publik lainnya merupakan ruang bersama yang harus masyarakat manfaatkan sesuai peruntukannya.
Menurutnya, kepatuhan terhadap aturan menjadi salah satu faktor penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang tertib, bersih, aman, dan nyaman.
Al Hadi menyampaikan hal tersebut menanggapi Sosialisasi Larangan Penggunaan Fasilitas Umum untuk Kepentingan Pribadi yang digelar Satpol PP Barito Utara di Aula Pertokoan Barito Permai Lantai II, Muara Teweh, Selasa (17/11/2026).
Ia mendukung perkembangan aktivitas perdagangan di Muara Teweh, tetapi para pelaku usaha juga harus menghormati hak masyarakat dalam menggunakan fasilitas publik.
“Kita tentu mendukung perkembangan aktivitas usaha dan perdagangan di Muara Teweh. Namun, pelaku usaha juga harus memahami bahwa fasilitas umum merupakan hak seluruh masyarakat,” ujarnya, Rabu (18/11/2026).
Ia menjelaskan, aktivitas ekonomi masyarakat perlu terus berkembang karena turut menggerakkan perekonomian daerah. Namun, pelaku usaha harus tetap mematuhi peraturan daerah dan menjaga ketertiban lingkungan.
Menurutnya, pedagang yang menggunakan trotoar untuk menempatkan barang dagangan atau memanfaatkan badan jalan secara tidak semestinya dapat mengganggu kenyamanan pejalan kaki dan pengguna jalan.
Al Hadi mengingatkan bahwa Barito Utara memiliki sejumlah regulasi yang mengatur pemanfaatan fasilitas umum, di antaranya Perda Nomor 6 Tahun 2017 dan Perda Nomor 2 Tahun 2024.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah terus memberikan sosialisasi dan edukasi agar pelaku usaha memahami serta menjalankan ketentuan tersebut.
Ia juga meminta Satpol PP bersama perangkat daerah terkait mengutamakan pendekatan persuasif melalui pembinaan sebelum melakukan penertiban sesuai aturan.
“Penataan kota bukan berarti menghambat masyarakat dalam berusaha. Justru kita ingin aktivitas perdagangan tetap berkembang, tetapi ketertiban dan hak masyarakat dalam menggunakan fasilitas umum juga harus terlindungi,” tegasnya.
Editor : Frans Dodie
