Khemal Nasery bersama jajaran DPRD dan Pemerintah Kota Palangka Raya membahas Raperda Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Ruang Rapat Komisi DPRD.
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Pencegahan perundungan atau bullying, kekerasan terhadap anak, paparan pornografi hingga pernikahan dini menjadi sejumlah perhatian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Palangka Raya.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, mengatakan berbagai persoalan tersebut perlu diantisipasi melalui regulasi yang memberikan perlindungan lebih kuat kepada anak.
Hal itu disampaikannya setelah pembahasan awal bersama Pemerintah Kota Palangka Raya di Ruang Rapat Komisi DPRD Kota Palangka Raya, Senin (16/11/2026).
Khemal menyebutkan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah praktik perundungan di lingkungan sekolah, termasuk tindakan senior terhadap siswa yang lebih junior.
“Pertama, kita menghindari bullying di sekolah-sekolah. Kemudian paham-paham radikal dan pornografi, bagaimana kita meminimalkan kasus-kasus seperti itu,” ujarnya.
Selain itu, pembahasan juga mencakup penyediaan fasilitas bermain yang mendukung tumbuh kembang anak serta peningkatan kapasitas orang tua dalam memberikan pendampingan kepada anak.
Persoalan kekerasan terhadap anak dan pencegahan pernikahan dini juga menjadi bagian yang dibahas untuk dimasukkan dalam materi Raperda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Khemal menegaskan, perlindungan tersebut harus diberikan kepada seluruh anak tanpa terkecuali, termasuk anak berkebutuhan khusus.
“Anak-anak berkebutuhan khusus pun kita akomodasi. Kita mengantisipasi dan menjaga supaya mereka juga mendapatkan perlindungan dari pemerintah,” tegasnya.
Terkait penerapan Perda nantinya, Khemal menyampaikan DPRD akan melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur efektivitas pelaksanaannya.
“Setiap tahun kami melakukan evaluasi terhadap Perda yang ditetapkan, untuk melihat sejauh mana efektivitasnya, bagaimana pelaksanaannya, apakah sudah berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” pungkasnya.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat memastikan regulasi tetap relevan dengan perkembangan zaman serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Penulis: Eka
Editor: Frans Dodie
