Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Ketua DPRD Kalteng, Arton S Dohong, mengapresiasi langkah Pemkab Kotim yang mulai aktif menyelesaikan konflik antara masyarakat dan perusahaan perkebunan.
Arton menyampaikan apresiasi itu usai mengikuti audiensi dan kunjungan kerja bersama jajaran Komisi II DPRD Kalteng ke Pemkab Kotim, Selasa (19/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, DPRD Kalteng membahas berbagai persoalan masyarakat, terutama sengketa lahan dan plasma perkebunan yang selama ini banyak dikeluhkan warga.
Arton hadir bersama Ketua Komisi II DPRD Kalteng Siti Nafsiah, Sekretaris Komisi II Hero Harapanno, serta anggota Sengkon, Sutik dan Habib Sayid Abdurrahman. Rombongan diterima Asisten I Setda Kotim Waren, Ketua DPRD Kotim Rimbun, serta sejumlah perangkat daerah terkait.
Arton mengatakan, DPRD Kalteng menerima banyak laporan masyarakat terkait konflik dengan perusahaan perkebunan di Kotim. Karena itu, pihaknya turun langsung untuk melihat perkembangan penyelesaian masalah tersebut.
“Kami ingin melihat sejauh mana progres penyelesaian yang telah dilakukan pemerintah daerah terhadap berbagai persoalan yang dilaporkan masyarakat,” ujarnya.
Dari hasil pertemuan itu, DPRD Kalteng melihat Pemkab Kotim mulai serius menangani konflik perkebunan yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurut Arton, pemerintah daerah bersama tim yang dibentuk sudah mulai menindaklanjuti sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian warga.
Ia menilai penyelesaian konflik perkebunan memang membutuhkan waktu karena sebagian kasus sudah berlangsung lama dan melibatkan banyak pihak.
Meski demikian, Arton menegaskan langkah aktif pemerintah daerah menjadi modal penting untuk menciptakan penyelesaian yang adil dan berkelanjutan.
“Dalam beberapa bulan terakhir kami melihat ada upaya yang cukup intens dilakukan pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Ini tentu patut diapresiasi,” katanya.
Arton juga meminta seluruh pihak tidak membiarkan konflik antara masyarakat dan perusahaan berlangsung terlalu lama karena dapat memicu persoalan sosial yang lebih luas dan mengganggu iklim investasi daerah.
“Kalau konflik tidak diselesaikan dengan baik, tentu bisa memengaruhi iklim investasi dan kondisi masyarakat. Karena itu perlu ada penyelesaian yang adil dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia menyebut, Kotim menjadi salah satu daerah dengan laporan konflik perkebunan terbanyak di Kalimantan Tengah karena tingginya aktivitas perusahaan perkebunan di wilayah tersebut.
Ke depan, DPRD Kalteng akan terus mendata dan menginventarisasi seluruh laporan masyarakat agar setiap persoalan dapat dipantau dan diselesaikan secara maksimal. Langkah tersebut untuk mencegah munculnya konflik berkepanjangan di kemudian hari.
Editor: Frans Dodie*
