Sekretaris Komisi II DPRD Barito Utara, Ardianto.
MUARA TEWEH, TOVMEDIA.CO.ID – Sekretaris Komisi II DPRD Barito Utara Ardianto meminta Aparat Penegak Hukum (APH) memperkuat sosialisasi larangan illegal fishing kepada masyarakat.
Ardianto menilai keterlibatan APH penting agar masyarakat memahami aturan penangkapan ikan sekaligus mengetahui konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut.
Ia mendorong DKPP Barito Utara memperluas kampanye “Stop Illegal Fishing” hingga desa-desa agar edukasi menjangkau masyarakat secara lebih merata.
“Kami sangat mendukung kampanye Stop Illegal Fishing yang dilakukan DKPP Barito Utara. Kalau bisa, sosialisasi ini berdampingan dengan APH,” ujar Ardianto, Selasa (11/8/2026).
Menurutnya, penggunaan setrum, bahan beracun, bahan peledak, maupun metode terlarang lainnya dapat merusak ekosistem perairan dan mengancam keberadaan ikan.
Ardianto mengatakan ikan kecil dan bibit ikan juga terdampak penggunaan alat tangkap terlarang sehingga dapat mengganggu keberlangsungan populasi ikan.
Ia meminta pemerintah memperkuat edukasi dan pengawasan secara bersamaan agar masyarakat memahami batasan serta tidak menggunakan metode penangkapan yang dilarang.
“Dengan adanya APH, masyarakat bisa lebih sadar dan mengerti bahwa ada aturan yang harus dipatuhi, termasuk konsekuensi hukumnya,” katanya.
Editor : Frans Dodie
