Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seruyan, Agus Supriadi.
KUALA PEMBUANG, TOVMEDIA.CO.ID – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seruyan berharap pemerintah pusat segera mengucurkan bantuan anggaran untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pasalnya, anggaran daerah hanya mampu membiayai operasional selama 2,5 bulan.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seruyan, Agus Supriadi, mengatakan pemerintah pusat sejauh ini baru memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mendukung pemadaman karhutla di lapangan. Namun, pemerintah daerah belum menerima bantuan dana untuk menunjang penanganan kebakaran.
“Sapras ini aja dapat, sementara bantuan anggaran tidak ada,” ujar Agus saat dikonfirmasi, Kamis (8/10/2026).
Agus menjelaskan, keterbatasan anggaran menjadi persoalan mendesak yang perlu mendapat perhatian. Terlebih, Pemerintah Kabupaten Seruyan telah menaikkan status penanganan karhutla dari siaga menjadi tanggap darurat sejak 15 September 2026.
Menurutnya, anggaran yang tersedia hanya mencukupi kebutuhan operasional selama 2,5 bulan. Sementara itu, BPBD Seruyan masih membutuhkan kepastian sumber pembiayaan untuk melanjutkan operasional pada bulan berikutnya.
“Sudah habis, karena kita anggaran hanya cukup 2,5 bulan, untuk 1 bulan selanjutnya ini belum ada kejelasan anggaran yang bisa dibantu pusat,” tegasnya.
Untuk mendapatkan tambahan dukungan, Pemerintah Kabupaten Seruyan telah mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah pusat. Bupati Seruyan juga menyerahkan proposal permintaan bantuan saat Menteri Kehutanan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berkunjung ke Palangka Raya beberapa waktu lalu.
Agus mengatakan, dirinya juga telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Kehutanan dan Kepala BNPB untuk menyampaikan kebutuhan anggaran penanganan karhutla di Seruyan. Namun, hingga kini pemerintah daerah belum memperoleh kepastian mengenai bantuan dana tersebut.
BPBD Seruyan berharap pemerintah pusat segera merespons permohonan tersebut dan memastikan dukungan anggaran. Kepastian bantuan diperlukan agar keterbatasan dana tidak menghambat operasional petugas dalam menangani karhutla selama masa tanggap darurat.
Penulis: Wiyandri
Editor: Frans Dodie
