Ratusan Mahasiswa Gelar Aksi Damai di DPRD Kalteng

PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) di Jalan S. Parman, Kota Palangka Raya, Senin (1/9/2025), menjadi pusat perhatian.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan September Hitam dan Cipayung Plus menggelar aksi damai untuk menyampaikan tuntutan terkait kepentingan masyarakat.

Aliansi September Hitam menyampaikan tiga tuntutan yakni, pertama mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, menolak RUU Polri, mencabut UU TNI, serta merevisi kembali RKUHAP agar tidak melegitimasi tindakan brutal aparat.

Kedua, menolak kenaikan gaji, tunjangan, dan dana pensiun anggota dewan. Kemudian yang ketiga, memperketat evaluasi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Cipayung Plus menyampaikan tujuh tuntutan, pertama mendesak DPR menggunakan hak angket untuk menurunkan Kapolri dari jabatannya, kedua mendesak DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan UU Masyarakat Adat.

Ketiga mendesak DPRD Kalteng membuat perda tentang sistem peninjauan PHK dan upah adil bagi buruh perkebunan, tambang, tani, dan UMKM, keempat menolak Raperda tentang kenaikan gaji dan tunjangan DPRD Kalteng.

Kelima, mendesak DPRD Kalteng lebih aktif dalam penyelesaian sengketa tanah di daerah, keenam menolak kenaikan PBB/NJOP serta tarif BPJS di Kalteng, ketujuh mendesak DPR RI membatalkan kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan pejabat.

Sementara itu, Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, mengapresiasi aksi mahasiswa yang berlangsung tertib.

“Mahasiswa dan masyarakat menunjukkan sikap santun sekaligus tanggung jawab menjaga ketenteraman daerah,” ujarnya.

Arton menegaskan bahwa DPRD Kalteng akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dan meneruskannya ke Menteri Dalam Negeri serta Sekretariat DPR RI di Jakarta.

“Kami pastikan suara mereka sampai ke pusat,” tegasnya.

Editor: Frans Dodie