Peserta beradu kecepatan saat mengikuti lomba perahu naga pada Jakarta Watersport Festival 2026 di Danau Sunter, Jakarta, Sabtu (1/8/2026). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan festival olahraga air yang berlangsung pada 1-2 Agustus 2026 sebagai upaya memperkenalkan potensi wisata perairan ibu kota sekaligus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Jakarta. Foto Ist
JAKARTA, TOVMEDIA.CO.ID – Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) Pantai 2026 memastikan kontingen dari 33 provinsi tetap berlaga pada PON Pantai I 2026 di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Alhamdulillah sudah 33 provinsi yang memastikan berpartisipasi dan mengirimkan atlet mereka bertanding di Jakarta dengan dana mandiri,” kata Wakil Ketua Umum II PB PON Pantai 2026 Fatchul Anas di Jakarta, Minggu (15/11/2026).
Data sistem pendaftaran mencatat sebanyak 1.172 atlet serta lebih dari 529 ofisial tim siap meramaikan pesta olahraga pada 21–27 November 2026 tersebut. Sementara itu, lima provinsi absen dalam perlombaan yang berpusat di kawasan Ancol, Jakarta Utara ini. Kelima daerah tersebut meliputi Bengkulu, Kalteng, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
“Memang lima daerah tidak ikut berlaga. Namun kami pastikan 33 provinsi ikut dalam gelaran ini,” tegas Fatchul.
Sekretaris Umum PB PON Pantai Andri Paranoan menyatakan panitia terus menjalin koordinasi dengan daerah guna mematangkan kesiapan bertanding. Ajang perdana ini mempertandingkan 10 cabang olahraga dengan 11 disiplin.
“Komunikasi dengan teman daerah semangat dan tidak ada kendala,” ujar Andri.
Andri menegaskan, PON Pantai menjadi panggung pembuktian bagi para atlet yang telah menjalani latihan panjang. Ia membedakan ajang ini dengan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) maupun Pra PON yang menyeleksi peserta menuju PON 2028.
“Pra PON maupun Kejurnas hanya boleh dilakukan setahun sebelum PON dilaksanakan dan PB PON Pantai ini yang pertama digelar dengan tuan rumah Jakarta,” jelasnya.
Terkait fasilitas, panitia tidak menanggung penginapan, transportasi, maupun konsumsi bagi setiap kontingen daerah. Skema ini berbeda dengan penyelenggaraan PON reguler yang membagi beban biaya akomodasi peserta bersama tuan rumah.
“Seluruh peserta yang ikut PB PON Pantai ini mandiri. Kami hanya memberikan daftar akomodasi, konsumsi serta transportasi dan mereka yang menentukan sendiri,” kata Andri.
Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan perhelatan PON Pantai I 2026 tidak memakai dana APBD, melainkan mengandalkan dukungan sponsor.
KONI Pusat menunjuk DKI Jakarta sebagai tuan rumah pada 3 September 2026 lalu usai rampungnya pembahasan APBD Perubahan. Guna menyukseskan acara, panitia menggandeng pihak sponsor serta mengerahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Editor: Frans Dodie*
