Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan rencana koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN saat menemui Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor di Sampit, Kalteng, Sabtu (17/10/2026). Foto Ist
SAMPIT, TOVMEDIA.CO.ID – Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni siap menggalang koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Hal itu untuk menata lahan tak terawat. Langkah ini bertujuan menekan potensi karhutla, terutama di area perkotaan.
Raja Juli menegaskan hal itu saat berkunjung ke Kota Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng, Sabtu (17/10/2026). Ia menjelaskan, bencana karhutla tidak hanya melanda kawasan hutan. Kebakaran juga kerap mengintai areal penggunaan lain (APL).
“Hampir 50 persen kebakaran melahap kawasan hutan. Sementara 50 persen sisanya melahap areal penggunaan lain. Saya akan menguatkan koordinasi dengan kementerian terkait,” kata Raja Juli.
Ia menilai, pemilik yang membiarkan lahan tanpa perawatan memicu tumbuhnya semak dan rumput kering. Kondisi ini sangat mudah memicu api saat musim kemarau tiba. Oleh sebab itu, Kemenhut akan menggandeng Menteri dan Wamen ATR/BPN guna memproses status lahan mangkrak tersebut sesuai aturan hukum.
“Kalau ada tanah strategis di tengah kota tetapi pemiliknya menelantarkan lahan, kami langsung berkoordinasi dengan ATR/BPN,” tegas Raja Juli.
Jika suatu lahan memenuhi syarat sebagai tanah tak terurus, pemerintah dapat mengambil alih pengelolaannya untuk fasilitas publik. Langkah ini sekaligus membersihkan vegetasi liar pemicu api.
Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor menyampaikan aspirasi langsung kepada Menhut. Ia meminta pemerintah pusat menindak tegas pemilik tanah yang tinggal di luar daerah atau luar negeri tetapi membiarkan aset mereka di Kalteng.
“Pemilik tanah ada yang tinggal di Surabaya, Jakarta, bahkan luar negeri. Kami mohon Menhut dan ATR/BPN mencari solusi agar tanah tanpa pengelolaan ini tidak terus memicu kebakaran,” ujar Halikinnor.
Halikinnor berharap, penataan lahan mangkrak ini menjadi strategi jangka panjang guna mencegah bencana karhutla berulang pada musim kemarau mendatang.
Editor: Frans Dodie*
