Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan keterangan kepada awak media usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Senin (5/10/2026).
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Pemerintah Kota Palangka Raya memastikan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus dilakukan setelah hampir tiga bulan menghadapi kondisi kekeringan.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin saat diwawancarai awak media usai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Senin (5/10/2026).
Fairid mengatakan, penanganan karhutla dilakukan secara bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah pusat, Forkopimda, serta seluruh unsur terkait.
Menurutnya, kondisi kekeringan yang berlangsung cukup panjang sebelumnya telah diprediksi, sehingga berbagai langkah mitigasi dan penanganan terus dilakukan di lapangan.
“Setelah tiga bulan terus menangani, saya rasa semua sudah bekerja secara maksimal. Kondisi kekeringan ini memang sudah diprediksi cukup panjang,” kata Fairid.
Ia menegaskan, upaya penanganan tidak berhenti meskipun kondisi karhutla telah berlangsung selama beberapa bulan. Mitigasi dan penanganan terus dilakukan dengan menyesuaikan kondisi di lapangan.
“Kalau saya, kita tetap berusaha. Mitigasi, penanganan dan lain-lain terus dilakukan. Sampai dengan hari ini masih dilakukan,” ujarnya.
Fairid juga mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam penanganan karhutla. Menurutnya, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat hingga Forkopimda telah mengambil bagian dalam menghadapi kondisi tersebut.
Di sisi lain, Fairid mengakui kondisi kekeringan tahun ini cukup ekstrem. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Palangka Raya yang memiliki kawasan hutan dan lahan gambut.
“Memang kekeringannya cukup luar biasa. Ditambah lagi, khususnya Kota Palangka Raya ini rata-rata lahan gambut,” jelasnya.
Fairid menyebut sekitar 21 persen wilayah Palangka Raya merupakan area penggunaan lain (APL), sementara hampir 80 persen lainnya merupakan kawasan hutan. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat penanganan karhutla membutuhkan upaya yang terus dilakukan.
Meski menghadapi karhutla selama berbulan-bulan, Fairid menegaskan pemerintah tidak menggunakan istilah kewalahan dalam menjalankan penanganan.
“Tidak ada berbicara kewalahan. Apa pun situasi yang terjadi, kita hadapi, kita tangani,” pungkasnya.
Pemerintah Kota Palangka Raya bersama seluruh unsur terkait pun terus melaksanakan mitigasi dan penanganan karhutla sesuai kondisi di lapangan.
Penulis : Wiyandri
Editor : Frans Dodie
