Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Palangka Raya, Sumadi, menyampaikan pemandangan umum Fraksi Golkar dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Senin (5/10/2026).
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID — Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Palangka Raya memberikan perhatian terhadap peningkatan belanja modal dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 yang mencapai 68,75 persen dibandingkan pagu murni 2026.
Hal tersebut disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi Partai Golkar, melalui Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Palangka Raya, Sumadi, menyampaikan pada Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Palangka Raya, Senin (5/10/2026).
Dalam RAPBD 2027, belanja daerah direncanakan mencapai lebih dari Rp1,4 triliun, meningkat sekitar Rp194,8 miliar atau 15,88 persen dibandingkan pagu murni 2026.
Komposisi belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sekitar Rp1,08 triliun, belanja modal sekitar Rp331,4 miliar, serta belanja tidak terduga sekitar Rp6,7 miliar.
Fraksi Golkar menilai peningkatan belanja modal diharapkan mampu memperkuat pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik.
Namun, peningkatan anggaran harus tetap diikuti kualitas hasil pembangunan dan memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Di sisi lain, belanja operasi juga dinilai tetap diperlukan untuk menjamin keberlangsungan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Karena itu, Fraksi Golkar menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara belanja pelayanan dan pembangunan agar APBD memberikan manfaat secara optimal.
Fraksi Golkar juga mencermati struktur pembiayaan RAPBD 2027. Pembiayaan netto direncanakan sekitar Rp17,6 miliar, turun 40,74 persen dibandingkan pagu murni 2026.
Penerimaan pembiayaan antara lain bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran 2026 sebesar sekitar Rp37 miliar.
Sementara pengeluaran pembiayaan meliputi penyertaan modal daerah sekitar Rp17,9 miliar serta pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sekitar Rp1,3 miliar.
Fraksi Golkar memandang struktur pembiayaan tersebut sebagai bagian dari strategi pengelolaan fiskal daerah yang perlu dibahas bersama untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan kesehatan keuangan daerah.
Secara prinsip, Fraksi Golkar dapat menerima struktur pembiayaan tersebut untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.
Fraksi Golkar menegaskan ukuran keberhasilan APBD bukan hanya besarnya angka pendapatan dan belanja, tetapi seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Karena itu, program dalam APBD 2027 diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi masyarakat, pelayanan pemerintahan serta kenyamanan dan kualitas kehidupan warga Kota Palangka Raya.
Fraksi Golkar juga berharap seluruh tahapan pembahasan APBD 2027 dilaksanakan dalam suasana kemitraan, keterbukaan, komunikasi dan semangat membangun daerah.
Dengan semangat Huma Betang dan Isen Mulang, Fraksi Golkar mendorong APBD 2027 menjadi instrumen pembangunan yang tidak hanya sehat secara fiskal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penulis : Eka
Editor : Frans Dodie
