Juru Bicara Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Palangka Raya, Erlan Audri, menyampaikan pemandangan umum Fraksi NasDem dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Senin (5/10/2026).
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID — Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Palangka Raya menyoroti rendahnya realisasi belanja APBD Tahun Anggaran 2026 hingga 31 Agustus 2026.
Hal itu disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Erlan Audri, dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Palangka Raya, Senin (5/10/2026).
Berdasarkan pidato pengantar Wali Kota Palangka Raya, realisasi pendapatan daerah hingga 31 Agustus 2026 mencapai sekitar Rp672,7 miliar atau 56,19 persen dari target sekitar Rp1,19 triliun.
Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sekitar Rp240,4 miliar atau 66,90 persen dari target Rp359,4 miliar.
Di sisi belanja, realisasi hingga akhir Agustus 2026 baru mencapai sekitar Rp570,1 miliar atau 46,46 persen dari plafon sekitar Rp1,22 triliun.
Fraksi NasDem memberikan perhatian khusus terhadap kondisi tersebut karena realisasi belanja belum mencapai separuh plafon hingga akhir Agustus.
Fraksi meminta Pemerintah Kota menjelaskan kegiatan yang mengalami keterlambatan, program yang belum mencapai target fisik dan keuangan, kendala pengadaan barang dan jasa, kesiapan perencanaan serta kemungkinan adanya kegiatan yang tidak dapat diselesaikan sesuai target tahun anggaran.
Menurut Fraksi NasDem, evaluasi tersebut menjadi penting mengingat RAPBD 2027 mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan pagu murni 2026.
Fraksi NasDem juga menegaskan bahwa penganggaran harus berpegang pada prinsip money follows program, yakni anggaran diarahkan kepada program yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dalam RAPBD 2027, Fraksi NasDem meminta agar perhatian pembangunan diberikan secara proporsional terhadap sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi masyarakat, lingkungan hidup dan perlindungan sosial.
Di bidang pendidikan, peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan, sarana-prasarana sekolah serta dukungan terhadap tenaga pendidik dinilai perlu mendapat perhatian.
Sementara sektor kesehatan perlu diperkuat melalui peningkatan pelayanan kesehatan dasar, fasilitas kesehatan dan akses pelayanan bagi masyarakat.
Untuk infrastruktur, Fraksi NasDem meminta pembangunan berbasis kebutuhan dan memberikan manfaat luas, bukan sekadar berorientasi pada pembangunan fisik.
Di sektor ekonomi, pemberdayaan UMKM, ekonomi kreatif, sektor informal, perdagangan dan usaha masyarakat juga dinilai perlu memperoleh ruang dalam kebijakan anggaran.
Fraksi NasDem turut menyoroti persoalan lingkungan yang dihadapi Palangka Raya, termasuk banjir, kebakaran hutan dan lahan, persampahan serta berbagai tekanan lingkungan lainnya.
“Palangka Raya sebagai kota yang menghadapi tantangan banjir, kebakaran hutan dan lahan, sampah serta tekanan lingkungan membutuhkan kebijakan lingkungan yang konsisten dan berkelanjutan,” demikian pandangan Fraksi NasDem.
Fraksi NasDem juga meminta kelompok masyarakat rentan tetap memperoleh perhatian melalui kebijakan perlindungan sosial.
Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta memiliki indikator kinerja yang jelas sehingga penggunaan anggaran dapat dievaluasi berdasarkan hasil, bukan hanya tingkat serapan.
Fraksi NasDem menegaskan peningkatan pendapatan harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan publik. Kenaikan belanja juga harus menghasilkan peningkatan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan RAPBD 2027 diharapkan berlangsung terbuka, objektif dan konstruktif dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat Kota Palangka Raya.
“Ukuran keberhasilan APBD bukan hanya seberapa besar anggaran dapat dibelanjakan, tetapi seberapa besar manfaat anggaran tersebut dapat dirasakan masyarakat,” tegas Fraksi NasDem.
Penulis : Eka
Editor : Frans Dodie
