PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Palangka Raya menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang dinilai tidak hanya berdampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi aktivitas pendidikan di Kota Palangka Raya.
Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Jati Asmoro, dalam pemandangan umum terhadap Nota Keuangan RAPBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Palangka Raya, Senin (5/10/2026).
Fraksi Gerindra menyebut berdasarkan catatan BPBD Kota Palangka Raya, kejadian karhutla telah tercatat sejak 1 Juni 2026 dan terus berlangsung hingga September 2026.
Artinya, persoalan karhutla telah berlangsung lebih dari empat bulan dan masyarakat harus menghadapi ancaman kebakaran lahan yang berulang serta dampak kabut asap yang menyertainya.
Fraksi Gerindra memberikan apresiasi terhadap berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Palangka Raya bersama pihak terkait dalam menangani karhutla.
Namun, masih berulangnya kejadian karhutla dan dampak asap menunjukkan adanya tantangan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
“Persoalan karhutla harus dilihat bukan hanya sebagai persoalan pemadaman api, tetapi juga sebagai persoalan yang berdampak langsung terhadap kesehatan, aktivitas sosial, ekonomi, dan keberlangsungan pendidikan masyarakat,” demikian pandangan Fraksi Gerindra.
Fraksi Gerindra juga menyoroti dampak karhutla terhadap dunia pendidikan.
Pada akhir Agustus 2026, kualitas udara di Palangka Raya sempat berada pada kategori berbahaya sehingga pembelajaran jarak jauh kembali diberlakukan untuk jenjang PAUD, SD dan SMP.
Selanjutnya, mulai 10 September 2026, pembelajaran tatap muka kembali diberlakukan secara terbatas setelah dilakukan evaluasi terhadap kondisi kualitas udara.
Fraksi Gerindra memahami bahwa keselamatan peserta didik harus menjadi pertimbangan utama. Namun, perubahan pola pembelajaran akibat kondisi kualitas udara juga memiliki tantangan terhadap efektivitas pembelajaran dan interaksi antara guru dengan peserta didik.
Selain itu, Fraksi menyoroti potensi kesenjangan pembelajaran bagi siswa yang memiliki keterbatasan perangkat maupun akses internet.
Karena itu, Fraksi Gerindra meminta Pemerintah Kota menjelaskan evaluasi terhadap efektivitas penanganan karhutla yang telah dilakukan selama lebih dari empat bulan.
Pemerintah juga diminta menjelaskan kendala utama yang menyebabkan kejadian karhutla dan dampak asap masih berulang, serta langkah yang akan dilakukan untuk memperkuat penanganan dan pencegahan ke depan.
Dalam bidang pendidikan, Fraksi Gerindra mempertanyakan bagaimana Pemerintah Kota memastikan kebijakan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi kualitas udara tetap menjaga keselamatan peserta didik sekaligus mencegah terjadinya learning loss, khususnya bagi peserta didik yang memiliki keterbatasan akses perangkat dan internet.
Selain persoalan karhutla dan pendidikan, Fraksi Gerindra dalam pemandangan umumnya turut memberikan perhatian terhadap sejumlah program prioritas pemerintah pusat di Kota Palangka Raya, di antaranya Sekolah Rakyat, Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Untuk Sekolah Rakyat, Fraksi mempertanyakan strategi Pemerintah Kota dalam memastikan penjaringan peserta didik benar-benar menjangkau anak-anak dari keluarga miskin, miskin ekstrem, putus sekolah dan rentan putus sekolah.
Sementara terkait MBG dan CKG, Fraksi meminta penjelasan mengenai cakupan program, kualitas dan keamanan pangan, kecukupan gizi, ketepatan sasaran serta tingkat partisipasi masyarakat.
Fraksi Gerindra menegaskan keberhasilan berbagai program tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk dukungan yang perlu dipersiapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2027.
Pemandangan umum Fraksi Gerindra disampaikan oleh Jati Asmoro selaku Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Palangka Raya.
Penulis : Eka
Editor : Frans Dodie
