Ketua/Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Palangka Raya, Hatir Sata Tarigan, saat menyampaikan pemandangan umum Fraksi Demokrat dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Senin (5/10/2026).
PALANGKA RAYA, TOVMEDIA.CO.ID – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Palangka Raya meminta Pemerintah Kota memastikan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 berorientasi pada kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan.
Hal tersebut disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi Demokrat terhadap Pidato Pengantar Wali Kota Palangka Raya tentang Nota Keuangan Rancangan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027 DPRD Kota Palangka Raya, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Palangka Raya, Senin (5/10/2026).
Fraksi Demokrat menegaskan APBD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen utama pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik, mengurangi kesenjangan dan mempercepat pembangunan.
“Setiap rupiah anggaran yang direncanakan harus memiliki sasaran yang jelas, indikator kinerja yang terukur, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegas Fraksi Demokrat.
Fraksi Demokrat meminta belanja daerah diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memperkuat kualitas pelayanan publik.
Sejumlah sektor dinilai perlu menjadi prioritas dalam RAPBD 2027, antara lain pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kesehatan termasuk pencegahan stunting, serta penguatan infrastruktur jalan, drainase, air bersih, sanitasi dan penerangan jalan.
Pengendalian banjir dan penataan lingkungan perkotaan juga dinilai perlu mendapat perhatian.
Di sektor ekonomi, Fraksi Demokrat mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, UMKM, koperasi dan sektor informal. Pemerintah juga diminta memperluas penciptaan lapangan kerja serta pengembangan keterampilan masyarakat.
Sementara itu, perlindungan sosial bagi masyarakat rentan serta peningkatan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat juga perlu mendapat dukungan anggaran yang proporsional.
Fraksi Demokrat turut meminta Pemerintah Kota menjelaskan strategi untuk menjamin pemerataan pembangunan antar-kecamatan dan antar-kelurahan di Kota Palangka Raya.
Selain itu, pemerintah diminta menjelaskan program prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, peningkatan pendapatan masyarakat serta pengendalian inflasi daerah.
Dalam sisi pendapatan, Fraksi Demokrat mengapresiasi target peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dalam pidato pengantar Wali Kota disebut naik 41,73 persen dari pagu murni tahun 2026.
Namun, peningkatan target tersebut harus tetap berbasis data, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Fraksi Demokrat juga meminta penjelasan mengenai potensi PAD yang akan dioptimalkan serta langkah konkret untuk mencegah kebocoran penerimaan daerah.
Fraksi Demokrat mengingatkan agar belanja aparatur dan belanja pendukung pemerintahan dikendalikan secara proporsional. Setiap pengeluaran harus diuji berdasarkan urgensi, manfaat, efisiensi dan keterkaitannya dengan pencapaian target pembangunan.
“Penghematan tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan dasar, tetapi harus diarahkan pada pengurangan pemborosan dan belanja yang kurang produktif,” demikian penegasan Fraksi Demokrat.
Selain itu, Fraksi Demokrat meminta penjelasan mengenai rencana penyertaan modal atau dukungan anggaran kepada BUMD, termasuk target kontribusinya terhadap PAD.
Berdasarkan berbagai catatan dan pertanyaan tersebut, Fraksi Demokrat menyatakan menerima Nota Keuangan Rancangan APBD Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas pada tahapan persidangan selanjutnya.
Pemandangan umum tersebut disampaikan Ketua/Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Kota Palangka Raya Hatir Sata Tarigan, S.E., M.Th., bersama Sekretaris Fraksi Debora Holdae Veronica Lesa.
Penulis : Eka
Editor : Frans Dodie
