Sekda Gunung Mas Richard saat membahas kondisi sosial ekonomi dan langkah penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Gunung Mas, Senin (7/9/2026).
GUNUNG MAS, TOVMEDIA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Gunung Mas terus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan data yang dipaparkan, tingkat kemiskinan di wilayah tersebut tercatat sebesar 5,48 persen.
Sekretaris Daerah Gunung Mas Richard mengatakan, Kabupaten Gunung Mas memiliki 12 kecamatan, 13 kelurahan dan 114 desa, dengan jumlah penduduk mencapai 148,23 ribu jiwa.
“Jumlah penduduk tercatat sebanyak 148,23 ribu jiwa, dengan tingkat kemiskinan sebesar 5,48 persen,” kata Richard, Senin (7/9/2026).
Selain angka kemiskinan, sejumlah indikator sosial ekonomi turut menjadi perhatian. Tingkat pengangguran tercatat 3,31 persen, indeks gini 0,235, pendapatan per kapita Rp72.395,2, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 74,46.
Sementara angka harapan hidup mencapai 73,93 tahun, prevalensi stunting 10,84 persen dan wasting 2,43 persen.
Dari sisi dukungan anggaran, Pemkab Gunung Mas mengalokasikan sekitar Rp173,236 miliar untuk program penanggulangan kemiskinan. Hingga saat ini, realisasi anggaran mencapai sekitar Rp106,997 miliar.
Richard menyebut masih terdapat sejumlah kendala dalam pelaksanaan program di lapangan. Di antaranya keterlambatan penetapan APBDes yang berdampak terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), serta belum optimalnya verifikasi dan validasi data kemiskinan di desa dan kelurahan.
Kondisi geografis Gunung Mas yang cukup luas juga menjadi tantangan tersendiri karena turut memengaruhi harga barang dan kebutuhan masyarakat.
Untuk mengatasinya, pemerintah daerah menjalankan berbagai program, mulai dari Gerakan Pangan Murah, pasar murah, bedah rumah, bantuan sosial hingga pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas menjalankan sejumlah upaya penanggulangan kemiskinan, antara lain Gerakan Pangan Murah, bedah rumah, bantuan sosial, pemutakhiran DTSEN, serta program Sekolah Rakyat,” jelas Richard.
Dalam pemutakhiran data, Pemkab Gunung Mas telah mengajukan permohonan data DTSEN by name by address (BNBA) desil 1–5 kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia. Data tersebut diharapkan dapat memperkuat ketepatan sasaran program bantuan dan penanggulangan kemiskinan.
Pemkab juga terus mendorong Program Sekolah Rakyat. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) telah dilaksanakan pada 31 Juli 2026, disusul rapat evaluasi tim transisi untuk persiapan Sekolah Rakyat permanen.
Upaya menjaga daya beli masyarakat dilakukan melalui pasar murah dan Gerakan Pangan Murah menjelang hari besar keagamaan. Program ini diarahkan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan kebutuhan pokok tersedia dengan harga terjangkau.
Selain itu, pemerintah daerah menyediakan daging dan telur serta mengembangkan komoditas tanaman pangan dan hortikultura melalui kebun penyangga, termasuk kolam ikan penyangga inflasi.
Berbagai langkah tersebut diharapkan tidak hanya menekan angka kemiskinan, tetapi juga menjaga daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gunung Mas secara berkelanjutan.
Penulis : Wiyandri
Editor : Frans Dodie
