Anggota DPRD Barito Utara Sri Neni Trianawati.
MUARA TEWEH, TOVMEDIA.CO.ID – Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Barito Utara meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat untuk menjadikan stabilitas fiskal sebagai prioritas utama, menyusul lonjakan defisit anggaran dan penurunan dana transfer dari pemerintah pusat dalam Raperda Perubahan APBD 2025.
Juru bicara F-KIR DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj Sri Neni Trianawati, menyoroti defisit anggaran yang melonjak dari Rp99,8 miliar menjadi Rp485,2 miliar.
Menurutnya, lonjakan ini menunjukkan tekanan serius terhadap keuangan daerah dan memerlukan penjelasan transparan mengenai sumber pembiayaan.
Selain itu, Dana Transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan sekitar Rp85 miliar, dari Rp2,909 triliun menjadi Rp2,824 triliun. Penurunan ini dikhawatirkan mengganggu keberlanjutan program pembangunan daerah yang telah dirancang.
Belanja daerah juga naik sekitar 11 persen, dari Rp3,116 triliun menjadi Rp3,460 triliun. F-KIR menekankan agar belanja tambahan ini benar-benar dialokasikan untuk sektor strategis dan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas.
“Pemkab harus memiliki strategi pembiayaan yang aman dan efisien agar stabilitas fiskal terjaga, dan program prioritas masyarakat tetap berjalan,” tegas Sri Neni.
Editor: Frans Dodie
